Thailand dan Tradisi Kudeta

Thailand dan Tradisi Kudeta

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab S,Ip (Peminat Masalah Politik, Tinggal di Bandar lampung)

Spekulasi kudeta militer yang sebelumnya selalu dibantah oleh pihak militer Thailand terjawab sudah selasa malam lalu. Krisis politik di Thailand sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu.Sejak awal Juli sudah beredar spekulasi bahwa pimpinan militer atau setidaknya sebagian angkatan bersenjata bisa berupaya menguasai situasi. Setelah menahan diri selama 15 tahun lebih, akhirnya militer Thailand kembali melibatkan diri dalam dunia politik. Pihak militer Thailand kembali tampil ke pentas politik guna mengambil kekuasaan dari Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra. Militer Thailand segera membekukan konstitusi, parlemen, baik DPR maupun Senat, serta kabinet, demikian juga Pengadilan Konstitusi dan memberlakukan keadaan darurat di Bangkok setelah pengambilalihan kekuasaan.

Uniknya dalam kudeta militer kali ini dilakukan beberapa jam setelah PM Thaksin memecat Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin dan pemberlakuan keadaan darurat. Kebijakan ini diambil Thaksin dari New York saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Paska kudeta terjadi PM Thaksin segera membatalkan sejumlah acara termasuk penyampaian pidatonya.

Tokoh di balik kudeta militer Thailand kali ini adalah Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaratglin. Sonthi mendapat kepercayaan dari PM Thaksin Shinawatra dan Raja Bhumibol Adulyadej sejak setahun lalu. Sonthi sendiri adalah lulusan Akademi Militer Chulachomklao tahun 1969 dan beberapa kali mengikuti pelatihan militer di Amerika Serikat (AS). Dia juga pernah memimpin Korps Infanteri Angkatan Darat dan Pasukan Khusus Thailand.

Sebagai pucuk pimpinan Angkatan Darat, Sonthi dikenal memiliki hubungan erat dengan Raja Bhumipol. Kudeta militer yang dipimpinnya bukan tanpa sepengetahuan Raja Bhumipol. Sonthi datang ke Istana untuk menjelaskan langkah yang diambil militer Thailand, artinya kudeta militer damai yang dilakukan mendapatkan restu dari Raja Thailand Bhumipol Adulyadej.Karena restu itu pula-lah kudeta militer kali ini berlangsung secara damai. Bahkan beberapa koran di Thailand mengabarkan bahwasannya rakyat mendukung kudeta militer yang dilakukan terhadap PM Thaksin.

Sonthi mengatakan, kudeta perlu dilakukan karena pemerintah yang terpilih secara demokratis telah menimbulkan perpecahan serta gagal dalam agenda –agenda pemberantasan korupsi. Kudeta dilakukan dengan alasan untuk mengakhiri konflik berlarut-larut yang terjadi antara masyarakat Thailand dengan PM Thaksin Namun Sonthi juga menyatakan, pengambilalihan kekuasaan itu hanya besifat sementara dan berjanji akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thailand. secepat mungkin. Sonthi juga mengumumkan, dalam waktu dua pekan diharapkan akan terbentuk pemerintahan sipil. Sementara pemilihan umum baru mungkin akan berlangsung tahun depan. Untuk menjaga stabilitas militer membentuk dewan reformasi politik yang nantinya akan menunjuk orang-orang untiuk menjalankan pemerintahan sementara sampai dengan berlangsungnya pemilihan umum.

Jenderal Sonthi selaku Panglima Angkatan Darat memang diketahui sejak lama telah berseteru dengan PM Thaksin. Perseteruan ini diakibatkan oleh perbedaan cara pandang penyelesaian konflik yang dilakukan terhadap kelompok militan di Thailand bagian selatan. Sonthi menginginkan diadakannya upaya-upaya pendekatan untuk meredam aktifitas kelompok militan di selatan Thailand, sementara Thaksin menginginkan tindakan tegas terhadap kelompok tersebut. Hal lainnya adalah Shonti melihat lambatnya upaya PM Thaksin untuk menyelesaikan kasus-kasus KKN yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan Thailand. Disisi lain banyak di kalangan kelas menengah Bangkok, para intelektual Thailand, elit tua, para penasehat raja dan unsur-unsur di angkatan bersenjata memang tidak menyukai PM Thaksin. Mereka menuduh Thaksin menjalankan rezim korupsi yang bertujuan untuk memperkaya keluarganya dan satu kelompok pengusaha kaya. Sejak setahun yang lalu, terbentuk gerakan oposisi besar yang menentang PM Thaksin. Gerakan ini dimotori oleh kelas menengah di Thailand yang mengkritik kebijakan populis Thaksin yang menyuburkan praktik korupsi dan nepotisme.

Krisis politik di Thailand disulut aksi penjualan 49 persen saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual (dan keluarga Thaksin meraih keuntungan 1,9 miliar dollar AS) hanya dua hari setelah Pemerintah Thailand mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25 menjadi 49 persen. Thaksin kemudian menjadi bulan-bulanan karena dituduh memperkaya diri sendiri.

Gelombang aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri Thaksin kemudian melanda Thailand. Puncaknya, tanggal 4 April lalu, Thaksin mengumumkan pengunduran dirinya. Namun, tanggal 23 Mei secara tiba-tiba Thaksin menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya Thaksin, situasi politik di Thailand dilanda ketidakpastian. Berbagai persoalan mulai dari investasi yang tertunda hingga kasus narkoba melanda negeri itu dalam beberapa bulan terakhir.

Tradisi Kudeta

Kudeta militer adalah bukan barang baru di Thailand. Menurut catatan Dosen Universitas Airlangga (Unair) Basis Susilo, selama 74 tahun sejak monarki absolut diganti monarki konstitusional pada 1932 hingga kini, sudah ada 40 pergantian perdana menteri, dengan 25 figur perdana menteri, 25 kudeta dan percobaan kudeta. Jika dihitung 20 tahun terakhir sejak Prem Tinsulanonda hingga Thaksin, sudah ada 12 kali pergantian perdana menteri, dengan delapan orang perdana menteri dan tujuh kudeta serta percobaan kudeta.

Kudeta militer di Thailand terakhir terjadi tahun 1991, ketika Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Chatchai Choonhavan. Sejak itu, militer Thailand berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Namun, krisis politik yang terjadi dalam setahun ini akhirnya memaksa militer kembali memasuki arena politik.

Sejumlah negara bereaksi setelah mengetahui kudeta militer di Thailand yang menyingkirkan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra. PM Selandia Baru Helen Clark mengutuk kudeta tersebut dan meminta agar aturan demokrasi segera dikembalikan di Thailand. Clark mengaku shock dan terganggu dengan berita-berita yang terkait dengan kudeta tersebut. Selandia Baru meminta politisi dan militer Thailand untuk mengatasi semua masalah secara damai dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi.

Australia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Alexander Downer menyampaikan rasa keprihatinan dengan adanya kudeta itu. Senada dengan Australia, Pemerintah Inggris juga mengaku tidak pernah merasa senang bila terjadi kudeta di suatu negara. Sedangkan, Amerika Serikat (AS) masih belum mau menyampaikan sikap. AS masih menunggu perkembangan selanjutnya di Thailand. Sementara Indonesia lewat Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kudeta militer di Thailand merupakan urusan dalam negeri Thailand. berharap agar krisis politik di Thailand dapat segera diselesaikan dengan cara-cara yang demokratis sehingga mampu mengembalikan stabilitas politik dan rasa aman bagi rakyat Thailand. Sekjen PBB Kofi Annan juga mengimbau agar Thailand cepat dikembalikan kepada sipil, pemerintahan yang demokratis, dan dilakukannya pemilihan umum secepat mungkin. Kalangan Uni Eropa meminta para pelaku kudeta membuka jalan bagi pemerintahan yang demokratis.