Serve The People!

Resensi Buku Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo

2008-03-17T05:33:00.000-07:00

Judul : Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo

Penulis : Ali Azhar Akbar

Tebal : 252 hal, 15x 23 cm

Penerbit : Galang Press

Cetakan I : 2007

Keadilan Untuk Korban Lapindo!

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab (Peminat Buku)

Bencana besar Lumpur Lapindo yang telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai saat ini masih terus melahirkan berbagai persoalan. Pemerintah seakan tak berdaya menyelesaikannya sehingga terkesan melakukan “pembiaran sistemik” sehingga menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang begitu besar. Ribuan korban di pengungsian sampai dengan hari ini masih terus menunggu kepastian nasib mereka.

Buku yang ditulis oleh Ali Azhar Akbar menyajikan sebuah analisis yang komperehensif yang tidak hanya bersifat teknis yakni asal mula semburan Lumpur panas Lapindo tapi juga sisi-sisi lain bisnis minyak dan peranan kekuasaan dalam bisnis tersebut. Buku ini menceritakan kisah para pemilik Lapindo dan relasinya dengan kekuasaan dalam rangka upaya membangun kerajaan bisnisnya.

Dalam kasus bencana semburan lumpur panas Sidoarjo, pemerintah SBY-Kalla berhadapan dengan dua masalah sekaligus. Pertama, menghentikan semburan lumpur panas dan menyalurkan atau membuang genangan lumpur. Kedua, menangani dampak sosial dan ekonomi, baik dalam memulihkan atau membangun kembali infrastruktur dan sarana umum yang rusak akibat luberan lumpur maupun dalam menangani masalah-masalah sosial yang didalamnya terdapat keharusan untuk memberikan kompensasi yang sepadan bagi warga yang terkena genangan. Kedua masalah itu tentunnya saling terkait dan sama-sama pelik.

Dari seluruh proses yang coba dilakukan pemerintah —khususnya terkait dengan masalah ganti rugi kepada warga—pemerintah justru menempatkan diri dalam posisi seolah-olah “netral”. Hal ini secara jelas terlihat dari posisi pemerintah dalam menangani sengketa antara PT Lapindo dengan warga empat desa maupun dengan warga perumtas I. Pemerintah tidak bertindak sebagai wakil yang membela kepentingankepentinganwarga korban semburan lumpur panas. Sikap “seolah-olah netral” sebagaimana ditunjukkan pemerintah SBY-Kalla merupakan penafsiran yang keliru dari SBY-Kalla dalam memandang peranan pokok pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara.

Disisi lain mitos bencana alam-yakni mengkaitkan semburan Lumpur dengan gempa di yogyakarta- yang coba dikembangkan untuk menghindari “tanggung jawab yang lebih besar” dari PT Lapindo Brantas juga menjadi sorotan penting dalam buku ini. Pertarungan dua kubu inteletual yakni intelektual yang berpegang teguh pada kebenaran ilmu pengetahuan vs ilmuwan yang membela perusahaan. Kisah pertarungan dua kubu intelektual ini dapat disimak dalam salah satu bab di buku ini.

Berbagai upaya “konspirasi dan “strategi” kotor termasuk aktor-aktor yang turut serta dalam upaya meminimalisir tanggung jawab PT Lapindo Brantas atas bencana yang terjadi diulas cukup lengkap. Buku ini memblejeti berbagai upaya yang dilakukan PT lapindo untuk mengurangi beban tanggung jawabnya mulai dari upaya divestasi, pembentukan opini bencana alam yang disuarakan oleh kaum intelektual, politik media hingga upaya lobi di ranah kekuasaan.

Bagaimana pun perkembangan kasus bencana lumpur panas Sidoarjo tidak bisa dilepaskan dari figur Aburizal Bakrie yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Posisinya dalam kabinet menyebabkan pemerintah tidak bisa bersikap obyektif. Contohnya saat menanggapi kritik terhadap penjualan PT Lapindo Brantas Inc ke Freehold Company, Aburizal Bakrie memberikan komentar yang mengritik langkah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang mencegah transaksi penjualan tersebut. Meskipun komentarnya tidak berhasil mengubah pandangan Bapepam, namun menunjukkan kuatnya itikad dari Aburizal Bakrie untuk melepaskan Grup Bakrie dari berbagai kewajiban akibat semburan lumpur. Setelah taktik tersebut mengalami kegagalan, Aburizal Bakrie menggunakan skenario kedua, yakni mengalihkan tanggungjawab pendanaan dari PT Lapindo Brantas Inc kepada negara melalui APBN.

Para korban Lapindo tentunnya tidak banyak paham tentag soal berbagai skenario yang tengah dimainkan, yang mereka harapkan adalah bagaimana penyelesaian terhadap berbagai kerugian yang mereka terima akibat bencana ini. Semakain berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini hanya akan menambah panjang derita mereka.

Sebagai penutup buku ini cukup memberikan jawaban terhadap siapapu yang ingin mempelajari kasus Lapindo. Berbagai analisis ilmiah yang bersifat teknis tentang asal muasal bencana sampai bagaimana korelasi antara bisnis dan kekuasaan dikupas dalam buku ini. Menguti pernyataan Irsyad Thamrin pelajaran penting yang dapat ditarik adalah bahwasannya kejahatan kemanusiaan tidak hanya lahir dari konflik politik namun juga lahir dari motif ekonomi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Selamat Jalan Benazir Bhutto

2008-03-03T11:58:00.001-08:00

Selamat Jalan Benazir Bhutto

Oleh : Juniardi dan Oki Hajiansyah Wahab

(Mahasiswa Program Pasca Sarjana UNILA)

Di penghujung tahun 2007, dunia internasional dikejutkan oleh berita tewasnya pemimpin oposisi dari Partai Rakyat Pakistan (PPP) Benazir Bhutto yang ditembak dalam sebuah kampanye menjelang pemilihan parlemen Januari mendatang. Pembunuhan bermotif politik ini tentunnya menjadi preseden buruk bagi tradisi demokrasi yang beradab.

Kehidupan politik Pakistan, negara dengan penduduk lebih dari 150 juta orang memang dikenal cukup keras dan tidak pernah lepas dari krisis politik dan kudeta. Belakangan krisis politik yang berkepanjangan di Pakistan kembali memakan korban.Bhutto sendiri merupakan pemimpin wanita kedua yang terbunuh di kawasan Asia Selatan. Sebelumnya, Perdana Menteri India, Indira Gandhi juga dibunuh kelompok Sikh pada tanggal 31 Oktober 1984.

Tewasnya Bhutto spontan memicu kemarahan para pendukung setianya yang berdampak pada memanasnya suhu politik di Pakistan. Di beberapa propinsi di Pakistan juga diberitakan terjadi kerusuhan dan penjarahan sebagai wujud kemarahan massa. Hal ini amatlah wajar dikarenakan PPP, partai yang dipimpin Bhutto adalah partai yang cukup berpengaruh di Pakistan. Pengikutnya, yang sebagian besar kaum muda dan kaum anti tuan tanah feodal, masih begitu banyak. PPP cukup dicintai rakyat pakistan terutama mereka dari kaum tani,buruh, dan mahasiswa. terlepas dari personal Benazhir yang didera berbagai kasus korupsi. Dalam pemilu Januari 2008 program-program PPP dianggap cukup radikal, yakni; land reform, nasionalisasi perusahaan asing, pendidikan dan kesehatan untuk rakyat, dan persamaan gender.

Bhutto yang baru saja membicarakan pertemuan dengan Musharraf untuk membicarakan tawaran amnesti politik dalam rangka mengurangi ketegangan politik menjelang pemilu dan perundingan pembagian kekuasaan. Meskipun sebelumnya, Musharraf sudah mengaku bersedia melepas posisi di militer sebagai kepala staf AD namun rencana pembagian kekuasaan antara Presiden Pervez Musharraf dan Bhutto urung terlaksana. Hal ini jugalah menjadi salah satu faktor yang memperpanjang krisis politik di Pakistan.

Rivalitas antar elit politik di Pakistan memang sudah berlangsung sejak lama, kelompok-kelompok reformis yang diwakili Bhutto senantiasa bersaing keras dengan kelompok militan dan juga pemerintahan militer Musharaf. Perjalanan politk di Pakistan juga acapkali diwarnai dengan jatuh bangunnya kekuasaan dan kudeta militer. Tentunnya hal ini menjadi sebuah paradoks ketika seisi peradaban bumi bergerak menuju demokratisasi, Pakistan justru masih bergelut dengan krisis politik dalam proses pembangunan demokrasinya.

Dinasti Bhutto

Jika India memiliki keluarga Gandhi-Nehru sebagai kampiun politik, Pakistan memiliki dinasti keluarga Bhutto. Dinasti keluarga Bhutto sendiri dibangun oleh Zulfiqar Ali Bhutto ayah Benazir Bhutto pernah menjabat sebagai orang pertama di Pakistan, dan juga pendiri PPP yang memiliki basis pendukung yang kuat di Pakistan. PPP kala itu didirikan untuk melawan kediktatoran militer paska kemerdekaan

Lahir di tengah keluarga kaya di Pakistan pada 21 Juni 1953, Benazir Bhutto, terdidik sebagai wanita tangguh dan berambisi membangun karir di bidang politik. Bhutto sendiri bukanlah ”politisi karbitan” yang hanya mewarisi nama besar bapaknya. Ia kuliah di Harvard, Amerika Serikat (1969-1973), dan berhasil meraih gelar BA di bidang politik. Tahun 1973-1977, ia kuliah filsafat, politik, dan ekonomi di Oxford, Inggris.Bhutto sendiri adalah wanita pertama Asia yang pernah menjabat sebagai Presiden Oxford Union, sebuah komunitas debat yang bergengsi.

Setelah menyelesaikan kuliahnya tahun 1977, Bhutto kembali ke Pakistan. Sekembalinya dari Inggris, Bhutto segera terseret dalam pusaran pertarungan politik. Ayahnya dikudeta oleh militer pimpinan Zia ul-Haq, kemudian digantung. Periode inilah yang sangat menentukan perubahan dalam hidup Bhutto yang kemudian segera bergabung dengan PPP yang dipimpin ayahnya.

Tahun 1988, PPP memenangi pemilu terbuka pertama di Pakistan. Kemenangan PPP membawa Bhutto sebagai perdana menteri perempuan pertama Pakistan. Ketika terpilih, usianya baru 35 tahun sehingga dia tercatat sebagai politisi paling muda yang memimpin Pakistan.Hanya dua tahun menduduki kursi PM, Bhutto disingkirkan pada tahun 1990 dengan tuduhan korupsi. Namun, dia tidak pernah diadili. Setelah Bhutto tersingkir, kekuasaan PM jatuh ke tangan Nawaz Sharif, "anak didik" Zia ul-Haq.

Bhutto kembali merebut kekuasaan tahun 1993 setelah Sharif dipaksa mengundurkan diri. Seperti sebelumnya, Bhutto tidak berhasil mempertahankan kekuasaannya. Tahun 1996, Presiden Farooq Leghari membubarkan pemerintahan Bhutto menyusul beberapa skandal korupsi. Jabatan PM kemudian kembali ke tangan Sharif. Tahun 1999, Bhutto kembali tersandung skandal korupsi. Kali ini dia dan suaminya, Asif Ali Zardari, dihukum lima tahun penjara dan didenda 8,6 juta dollar AS karena dituduh menerima imbalan dari sebuah perusahaan Swiss yang dibayar untuk memerangi penggelapan pajak.

Meski didera berbagai kasus korupsi dan serangan politik, sepak terjang politik Bhutto terus berlanjut. Partainya pun tetap mendapatkan dukungan ketika mengikuti pemilu tahun 2002. PPP berhasil mendapatkan suara terbanyak, yakni 28,42 persen dan 80 kursi di majelis nasional. Partai Sharif hanya memperoleh 18 kursi.Sebagian kandidat PPP yang terpilih kemudian membentuk faksi sendiri dan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin partai Jenderal Pervez Musharraf.

Untuk merintangi jalan Bhutto ke kursi kekuasaan untuk ketiga kalinya, Musharraf mengamandemen konstitusi yang melarang seorang perdana menteri menjabat lebih dari dua kali. Dengan demikian, tertutup sudah kesempatan bagi Bhutto untuk berkuasa lagi.Lagi-lagi Bhutto tidak menyerah, ketika popularitas Musharraf mulai redup tahun 2006, Bhutto melancarkan serangan balik. Dia bergabung dengan Aliansi untuk Pemulihan Demokrasi bersama rival lamanya, Nawaz Sharif. Melalui aliansi ini, kelompok oposisi bertekad menggulingkan Musharraf dari kursi kekuasaan.

Saat kembali ke Pakistan pada Oktober 2007, tak lama setelah turun dari pesawat kedatangannnya disambut dengan serangan bom bunuh diri saat menuju Karachi,. Akibatnya, 139 pendukung dan pengawalnya meninggal, namun lagi-lagi Bhuto selamat. Hebatnya kejadian tersebut tidak membuat Bhutto gentar, Bhutto justru menyatakan untuk kembali ikut dalam pemilihan presiden bulan Januari 2008.

Tumbal Politik
Sampai akhir hayatnya pertentangan Bhutto dengan dinas intelijen Pakistan memang tidak pernah surut, dan fakta memang menunjukkan intelijen Pakistan selalu berupaya menjatuhkan Bhutto, terutama dalam mengangkat kasus korupsi dimasa lalu yang melibatkan Bhutto dan suaminya. Biro intelijen Pakistan memang dikenal menentang keras agenda-agenda Bhutto yang dianggap liberal, sekuler dan dekat dengan Amerika Serikat. Sementara kedekatan dan dukungan terhadap AS dianggap sebagai posisi yang tidak populer di Pakistan.

Disisi lain pertentangan Bhutto dengan kelompok-kelompok militan di Pakistan yang tidak menginginkan adanya pemimpin perempuan di Pakistan. Beberapa kelompok militan, seperti Taliban dan Al Qaeda yang juga menuding Bhutto sebagai kaki tangan Amerika Serikat, negara yang paling dibenci oleh kelompok-kelompok tersebut. Kelompok ini juga secara terang-terangan mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap Bhutto.

Hidup Bhutto yang penuh dengan pertarungan dan tantangan sejak kecil itu akhirnya harus berakhir. Perempuan perkasa itu kini telah pergi sebagai tumbal politik dalam perjalanan demokrasi di negerinnya, Pakistan. Sejarah kembali mencatat bahwa perjuangan demokrasi merupakan syarat pokok bagi pergerakan demokrasi di suatu negeri. Pakistan yang demokratis tentunnya bukan lagi sekedar impian.Inilah saatnya bagi Pakistan memulai langkah baru menuju demokratisasi.Selamat jalan, Bhutto!

Resensi Buku Hukum Responsif

2008-03-03T11:56:00.000-08:00

Judul : Hukum Responsif

Judul Asli : Law & Society in Transition: Toward Responsive Law
Penulis : Philippe Nonet dan Philip Selznick

Tebal : viii+177 hal

Penerbit : Nusamedia, Bandung

Cetakan : I, September 2007

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab

Buku Hukum Responsif yang ditulis oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick ini adalah buku klasik yang telah diterbitkan pada tahun 1978 .Buku yang berjudul asli Law & Society in Transition: Toward Responsive Law dilatarbelakangi adanya masalah- masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Hukum yang ada pada saat itu ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Padahal, hukum dituntut untuk bisa memecahkan solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Nonet dan Selznick berupaya untuk menemukan jalan menuju perubahan supaya hukum bisa mengatasi persoalan-persoalan itu.

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek the legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani, seperti dalam hal ini masalah-masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial.

Memahami kenyataan itu, mereka kemudian mencoba memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan strategi ilmu sosial. Ada perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan. Pendekatan ilmu sosial memperlakukan pengalaman hukum sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan kontekstual.

Sebelum melangkah ke pemikiran hukum responsif, Nonet dan Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu: hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Nonet dan Selznick beranggapan, bahwa hukum represif, otonom, dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Keduanya selanjutnya menyebut tahapan-tahapan evolusi tersebut sebagai model perkembangan (developmental model).

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya tahapan II (hukum responsif) yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Model perkembangan dapat disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom, dengan menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan tersebut yang menimbulkan tidak hanya risiko kembalinya pola-pola represif namun juga kemungkinan terjadinya responsivitas yang lebih besar.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.

Apa yang dipikirkan oleh Nonet dan Seznick, menurut Prof. Satjipto Rahardjo, sebetulnya bisa dikembalikan kepada pertentangan antara analytical jurisprudence di satu pihak dan sociological jurisprudence di lain pihak. Analytical jurisprudence berkutat di dalam sistem hukum positif dan ini dekat dengan tipe hukum otonom pada Nonet. Baik aliran analitis maupun Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat digugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan.

Hukum tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis

Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinnya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.

Lewat buku ini, pendekatan hukum responsif diharapkan bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Tujuan hukum harus benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa.

Resensi Buku The Golkar Way

2008-03-03T03:29:00.002-08:00

Judul : The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi

Penulis : Akbar Tandjung

Tebal : xxxviii+ hal 402

Penerbit : PT Gramedia Jakarta

Cetakan : I, November 2007

Licinnya Akbar dan Golkar

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab

(Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unila)

Buku The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi yang ditulis Oleh Akbar Tandjung awalnya adalah disertasi untuk meraih gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada. Buku ini menjadi menarik dan berbeda dibandingkan buku-buku lainnya tentang Golkar yang ditulis oleh para peneliti maupun kalangan akademisi. Menjadi menarik dan berbeda dikarenakan buku ini ditulis langsung oleh Akbar Tandjung yang notabene mantan Ketua Umum Partai Golkar dan telah 30 tahun malang-melintang di partai berlambang pohon beringin ini.

Buku ini menitikberatkan pada dinamika dan upaya survival Golkar ditengah serangan politik yang menerpannya. Seperti diketahui bersama Golkar bersama ABRI dan Birokarsi-dikenal dengan ABG- di masa lalu adalah penopang rezim orde baru yang otoriter. Golkar dituding sebagai biang keladi yang paling bertanggung jawab terhadap krisis yang menimpa negeri ini.Akbar sendiri mengakui dalam pidatonya di Munaslub Golkar tahun 1998 bahwa Golkar dimasa lalu terperosok menjadi mesin politik penguasa, alat pengumpul suara dalam Pemilu dan sekedar menjadi alat legitimasi penguasa yang otoriter (hal 98).

Dalam buku ini Akbar mencoba menjelaskan bahwasannya proses reformasi tyang ditandai dengan lengsernnya Soeharto sebagai simbol orde baru memberikan pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Golkar sebagai the ruling party saat itu. Wajar ketika perubahan politik terjadi Golkar mendapat banyak serangan politik mulai dari tuntutan terhadap para tokoh-tokohnya atas dosa-dosa sejarah di masa lalu sampai pembubaran Golkar. Ditengah situasi sulit tersebut Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung -politisi yang mendapat julukan “si licin” oleh News Week itu mampu bangkit dari berbagai serangan politik yang menerpannya.

Akbar jugalah yang memperkenalkan paradigma baru Golkar atau yang sering kita kenal dengan slogan ”Golkar Baru”. Transformasi Golkar menjadi Partai Golkar adalah terobosan politik yang dilakukannya untuk membangun citra baru Partai Golkar sebagai partai yang terbuka, moderat, mandiri, solid, mengakar, responsif dan demokratis. Inilah letak kelihaian strategi Akbar dan Golkar sebagai upaya survive di tengah situasi politik yang cukup kritis saat itu.Hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun adalah bagaimana kelihaian Akbar Tandjung sebagai seorang politisi ulung. Akbar tidak hanya mampu memimpin partai ini dari serangan pihak eksternal tapi juga mempertahankan kesolidan partai dari upaya penggembosan Golkar dari faksi dan tokoh-tokoh Golkar yang tidak puas dengan kebijakan partai yang baru.

Dibawah kepemimpinan Akbar Partai Golkar menjawab berbagai survey, riset dan ramalan dari berbagai pengamat dan lembaga yang menyatakan bahwa Golkar saat itu tengah mengalami masa surut menjelang kehancurannya. Dalam dua kali Pemilu Partai Golkar justru berhasil meraih suara yang cukup signifikan dengan bertahan di posisi kedua setelah PDIP pada Pemilu 1999 dengan raihan suara 23.741.749 (22,4%) dan meraih 120 kursi. Selanjutnya Golkar kembali bangkit dan menang pada Pemilu 2004 dengan raihan suara 24.461.104 (21,58%) dan meraih 128 kursi di DPR (hal 12).

Buku ini juga memaparkan bagaimana upaya seorang Akbar dalam membangun kembali citra Partai Golkar dan upayannya meletakan mekanisme demokratis di tubuh partai. Konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Golkar menjelang Pemilu tahun 2004 adalah peninggalan Akbar dalam upayannya membangun sistem kaderisasi yang demokratis di tubuh Partai Golkar.

Disertasi yang sebelum diterbitkan menjadi buku ini sempat memancing reaksi dari elit-elit Partai Golkar dengan istilah “Politik Saudagar” yang ditujukan terhadap beberapa tokoh yang memimpin Golkar saat ini. Istilah politik saudagar menurut Akbar adalah tipologi kepemimpinan yang berorientasi jangka pendek, mengedepankan spekulasi bisnis, serta cenderung tidak menghargai proses melainkan hasil. Corak kepemimpinan demikian cenderung mengabaikan pembangunan atau penguatan kelembagaan politik.

Dalam buku ini dijelaskan juga konteks dan peta kekuatan dan dukungan pada Munas VII Partai Golkar yang dianggap sebagai Munas paling panas dalam sejarah perjalanan Golkar. Dijelaskan bahwa pertarungan memperebutkan posisi Ketua Umum setidaknya melibatkan tiga kelompok besar, yaitu kelompok struktural, tradisional dan saudagar. Kelompok stuktural terdiri dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, Kelompok Struktural terdiri dari atas beberapa Ormas pendiri Golkar, khususnya SOKSI dan Kosgoro yang memberikan dukungan kepada Wiranto. Sedangkan kelompok Saudagar, yang diwakili oleh Surya Paloh, kemudian berkoalisi mendukung Jusuf Kalla. Kelompok ini memiliki modal financial yang paling besar dalam menggalang dukungan. Selain Surya Paloh dan Jusuf Kalla, beberapa aktor penting pendukung koalisi ini adalah Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Muladi, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Ginanjar Kartasasmitha (hal 302-303).

Lewat buku ini sebenarnya Akbar juga berupaya memberikan saran kepada elit- elit Golkar agar tidak terjebak dalam kepentingan jangka pendek. Untuk itu, Akbar mengusulkan mind set politik dan paradigma yang jelas bagi Partai Golkar. Dalam buku ini Akbar banyak menuliskan tentang dirinya, gagasan perjuangan dan mimpi-mimpinya terhadap Golkar.

Buku ini mengutip Daniel S Paringga layak dijadikan referensi oleh para politisi tentang bagaimana ”resep jitu” dalam mengelola sebuah perubahan cepat ditengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya Buku ini layak dibaca bagi siapapun yang menaruh minat untuk mempelajari proses transisi politik di negeri ini.

Politik Upah Murah

2008-03-03T03:29:00.001-08:00

Politik Upah Murah

Oleh: Oki Hajiansyah Wahab

(Mahasiswa Program Pasca Sarjana UNILA )

Kebijakan pengupahan merupakan salah satu kebijakan yang cukup penting di bidang industri dan selalu mendapatkan reaksi dari berbagai kalangan, baik dari buruh maupun pengusaha. Setiap akhir tahun diberbagai daerah biasanya kita akan menyaksikan kaum buruh beramai-ramai menyerukan tuntutan kenaikan upah minimum kota atau provinsi.

Nilai kenaikan upah bagi buruh dewasa ini dirasakan sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup, dibeberapa tempat juga seringkali besaran kenaikan upah seringkali tidak disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak bagi buruh. Tahun ini survey Dewan Pengupahan menyatakan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp771.848.Penetapan KHL kali ini memang meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 632.888. Kenaikan ini tentunnya tidak mengherankan ditengah laju inflasi dan kenaikan harga barang-barang di pasaran.

Kaum buruh di Lampung sendiri tentu tidak akan lupa bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bandar lampung dalam dua tahun terkahir tidak pernah mencapai 100% KHL sesuai dengan ketentuan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Pada Tahun 2005 pemerintah menetapkan KHL untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp.589.540 tapi kemudian UMK yang ditetapkan hanya Rp.510.000 atau hanya 86% dari KHL. Selanjutnya Tahun 2006 pemerintah menetapkan KHL tahun 2007 adalah sebesar Rp.632.888 Tapi UMK yang ditetapkan adalah Rp.560.500 atau hanya 88,56% dari KHL.

Penetapan UMK untuk tahun 2008 tampaknya juga tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana UMK tidak mencapai 100% seperti yang diamantkan oleh peraturan yang berlaku. Besaran KHL untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.771.848 tapi Dewan Pengupahan telah menetapkan UMK sebesar Rp.712.500 atau hanya 92,35%. Angka Rp712.500 tersebut merupakan angka rata-rata dari angka UMK yang diajukan lima unsur Dewan Pengupahan Kota. Serikat pekerja tetap bertahan di angka UMK sama dengan KHL Rp771.848. Angka UMK yang diajukan pemerintah Rp700 ribu; akademisi Rp765.387,Pakar Pengupahan Rp710.100 dan angka UMK yang diajukan Apindo Rp616.550 (Lampost,21 Desember 2007)

Besaran yang diajukan oleh Dewan Pengupahan kini tinggal menunggu persetujuan dari pengambil kebijakan sebelum disahkan.Uniknya, meskipun lagi-lagi UMK yang ditetapkan tidak mencapai 100% KHL, APINDO sebagai wakil pengusaha di Dewan Pengupahan menilai bahwa penetapan UMK sebesar Rp.712.500 masih terlalu besar bagi mereka.

Dalam beberapa kajian, salah satu akar persoalan dari buramnya potret perburuhan kita adalah kebijakan politik upah murah yang diterapkan oleh penguasa sejak orde baru. Buruh dianggap semata-mata sebagai faktor produksi layaknya modal, yang nilainya bisa dimainkan oleh mekanisme pasar. Suplai tenaga kerja yang terlalu besar di satu sisi dan jumlah lapangan kerja yang terbatas di sisi lain menyebabkan di atas kertas harga tenaga kerja Indonesia sudah pasti akan sangat murah.

Politik upah murah sudah pasti menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ditambah lagi, negara yang semestinya hadir untuk melindungi, justru patuh di bawah tekanan kapital. Hal ini tercermin dari sikap pemerintah yang terus berupaya menciptakan kondisi yang friendly pada modal melalui berbagai revisi perundangan yang dianggap “memusuhi” pengusaha. Ironisnya politik upah murah justru diyakini pemerintah sebagai solusi dari permasalahan investasi di Indonesia guna mengatasi jumlah pengangguran yang terus bertambah.

Rendahnya upah buruh di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Merujuk pada penelitian Asia Financial News pada tahun 2001, dikatakan bahwa upah minimum yang berlaku di Indonesia jika disetarakan dengan dollar, rata-rata hanya US$ 28,2 per bulan. Sedangkan di Malaysia 1.500 ringgit atau sekitar US$ 394, di Filipina 7.370 peso atau setara dengan US$ 152, di Cina 772 yuan atau kira-kira US$ 93, Sri Langka 3.500 rupee atau sekitar US$ 43, Singapura S$2.700 atau sekitar US$ 1.630 atau sekitar Rp 16,3 juta per bulan. Bahkan TKW kita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura, gajinya sekitar Rp 1,5 juta per bulan, sementara di Indonesia hanya berkisar Rp 300-600 ribu per bulan.

Pemerintah sampai saat ini masih meyakini bahwa angka pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya pangkalnya disebabkan karena investor tidak tertarik untuk menamkan investasnya di Indonesia. Hal ini tepat, tapi kemudian keliru jika pemerintah menganggap tidak datangnya investor adalah karena upah buruh yang tinggi di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) mengatakan bahwasannya hal yang paling mempengaruhi masuknya investasi adalah birokrasi yang berbelit-belit serta biaya siluman yang mengakibatkan membengkaknya biaya produksi.

Penelitian INDOC menyatakan bahwa upah buruh Indonesia saat ini memang sangat rendah, yakni hanya berkisar 5 sampai 6% dari biaya produksi. data yang diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan upah buruh hanya menghabiskan 25 persen dari total komponen pengeluaran perusahaan. Sementara 60 persen adalah biaya produksi, sementara 15 persen lainnya adalah 'uang siluman'. Fakta juga menunjukan bahwa Brunei dan Singapura yang upah buruhnya jauh di atas upah buruh Indonesia justru menjadi sasaran utama investasi. (Ihsan Prasodjo: 2006).

Situasi pasar tenaga kerja di Indonesia saat ini memang telah terjebak dalam dilema yang pelik. Pada sisi penawaran, telah terjadi labour surplus yang ekstrim akibat supply buruh yang tinggi, seiring dengan tingginya angka pengangguran yang telah mencapai angka 42,1 juta orang. Namun demikian, upaya penerapan labour market flexibility dengan politik upah murah sebagai salah satu pilarnya bukanlah solusi yang tepat karena hal tersebut hanya akan mengorbankan kepentingan buruh.

Kekhawatiran tentang dampak cheap labour policy dan labour market flexibility juga disinggung oleh Vedy R Hadiz (2000), Modal bergerak dengan mudah dan tanpa henti terus mencari buruh murah dan lemah di Indonesia. Segala hal telah tereduksi menjadi hanya sebatas persoalan untung-rugi, dengan menelantarkan persoalan kemanusian. Penerapan fleksibilitas tenaga kerja dan politik upah murah itu dapat dipastikan hanya akan bemuara pada situasi dimana ekspolitasi terhadap buruh semakin meningkat ditengah beban hidup yang tinggi.

Dalam situasi ini buruh hanya menjadi objek kepentingan politik penguasa dan pengusaha. Posisi buruh selama ini sekadar penjual tenaga kerja.Sementara posisi pengusaha adalah pembeli tenaga kerja, yang bebas memilih dan menggunakan, sekaligus mengawasi jalannya proses produksi. Parahnya bukan hanya upah yang rendah, tetapi serngkali juga hak-hak normatif lainnya, jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaminan hari tua kaum buruh ikut diabaikan.

Pertanyaanya kemudian adalah apakah dengan kondisi seperti ini, pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan politik upah murah seperti yang diinginkan oleh para investor, atau justru sebaliknya, pemerintah akan lebih memperhatikan hak-hak buruh dalam memperoleh kesejahteraannya?. Satu hal yang pasti adalah bahwa upah buruh yang rendah pastinnya berkorelasi dengan meningkatnya angka kemiskinan

Walaupun bukan satu-satunya cara, kenaikan upah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kaum buruh. Tapi, kenaikan itu akan lebih berarti lagi jika diikuti dengan upaya dari pemerintah untuk mengendalikan harga-harga sebagai dampak dari kenaikan upah tersebut. Sebab, apalah artinya kenaikan upah bila kemudian diikuti dengan kenaikan harga. Tentunya kita semua berharap pemerintah akan jauh lebih arif karena sudah semestinya negara hadir untuk melindungi kepentingan kaum buruh sebagai jawaban atas kenyataan bahwa pemilik modal selalu lebih berkuasa daripada buruh. Tahun ini juga kita semua berharap buruh akan mendapatkan hak atas upah yang secara normatif layak bagi diri dan keluarganya.

Keterpurukan Buruh

2008-03-03T03:11:00.000-08:00

Keterpurukan Buruh

(Catatan atas Penetapan UMK 2008)

Oleh: Juniardi dan Oki Hajiansyah Wahab
(Mahasiswa S2 UNILA )

Kebijakan pengupahan selalu mengundang polemik setiap tahunnya, setiap tahunnya pula dewan pengupahan bergulat masalah upah. Dalam hubungan industrial, kedudukan upah minimum merupakan persoalan yang cukup prinsip. Upah merupakan wujud konkret dari sebuah bentuk pertukaran yang terjadi antara buruh dan pengusaha.Buruh menyediakan tenaga untuk proses produksi dengan menggunakan alat-alat produksi sementara pengusaha memperoleh keuntungan dari kepemilikan pengelolaan alat produksinya.

Upah Minimum harus dilihat sebagai bagian dari sistem pengupahan secara menyeluruh. ILO sendiri dalam Report of the Meeting of Experts of 1967 juga menyatakan bahwa upah minimum didefinisikan sebagai upah yang memperhitungkan kecukupan pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan hiburan bagi pekerja serta keluarganya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan budaya di tiap negara.

UU Ketenangakerjaan Nomor 13 tahun 2003 secara jelas telah mengamanatkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah yang 100% KHL juga diperkuat dalam Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005. Upaya meminimalisasi perdebatan penetapan upah minimum yang dilakukan pemerintah lewat survey KHL coba dilakukan bersama oleh perwakilan pengusaha, serikat pekerja, pemerintah dan kalangan akademisi untuk menetapkan besaran angka KHL.

Tapi fakta mengatakan seringkali upah yang ditetapkan tidak sesuai dengan penetapan angka KHL. Nilai kenaikan upah bagi buruh dewasa ini dirasakan sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup, dibeberapa tempat besaran kenaikan upah seringkali tidak sesuai dengan besaran KHL yang ditetapkan . Di Bandar lampung sendiri contohnya selama bertahun-tahun buruh tidak pernah mendapatkan hak atas upah yang secara normatif layak bagi diri dan keluarganya. Tahun ini hanyaUMK Kabupaten Lampung tengah yang memenuhi 100% KHL yakni sebesar Rp.625.000.

Tiga tahun terakhir Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bandar lampung tidak pernah mencapai 100% KHL sesuai dengan ketentuan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 dan UU Ketenagakerjaan. Pada Tahun 2005, KHL yang ditetapkan untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp.589.540 tapi kemudian UMK yang ditetapkan hanya Rp.510.000 atau hanya 86% dari KHL. Selanjutnya Tahun 2006, KHL yang ditetapkan untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp.632.888 tapi UMK yang ditetapkan adalah Rp.560.500 atau hanya 88,56% dari KHL. Kemudian usulan KHL untuk tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp.712.500, tapi lagi-lagi upah yang ditetapkan hanya Rp. 627.500 atau sekitar 88% dari KHL.

Kenaikan Upah tiap tahunnya juga amatlah kecil, Untuk tahun 2008 hanya naik Rp.67.000 dari besaran upah tahun 2007 sebesar Rp.560.500, Upah tahun 2007 juga hanya naikRp.50 ribu dari upah tahun 2006 sebesar 510.000. Jika senantiasa demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apa fungsi survey KHL ketika besaran upah yang ditetapkan tidak pernah sesuai dengan besaran KHL seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Meskipun standar dan item dasar perhitungan upah minimum selalu menjadi hal yang selalu diperdebatkan, hasil Survey KHL seharusnya menjadi dasar bagi penentuan upah.

Cheap Labor Policy

Konsepsi hubungan industrial yang dikedepankan pemerintah beberapa tahun terakhir ini cenderung mengarah pada gagasan-gagasan bipartisme. Arahan inilah yang mempersempit ruang bagi forum tripartit. Bipartisme dalah penerjemahan dari konsepsi neo-liberal dalam hubungan industrial. Konsep ini dituangkan dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Liberalisasi dalam hubungan industrial melalui penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel berarti pengurangan peranan pemerintah dalam urusan perburuhan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Dengan cara itu, upah sebagai harga tenaga kerja buruh akan ditentukan oleh hukum besi pasar bebas, yakni keseimbangan antara penawaran-permintaan. Suplai tenaga kerja yang terlalu besar di satu sisi dan permintaan akan tenaga kerja yang stagnan di sisi lain menyebabkan di atas kertas harga tenaga kerja Indonesia sudah pasti akan sangat murah. Dengan cara itu, akan ditangkap kesan adanya iklim kebijakan “buruh murah” yang diharapkan daya saing Indonesia guna menarik investasi asing.

Niat pemerintah untuk mendorong liberalisasi dalam pasar tenaga kerja Indonesia tercermin dari sikap pemerintah yang terus berupaya menciptakan kondisi yang friendly pada modal melalui berbagai revisi perundangan yang dianggap “memusuhi” pengusaha. Hal ini secara lugas dituangkan dalam Perpes nomor 7/2004 tentang RRPJMN, khususnya pada Bab 22 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perpres tersebut, pemerintah memperkuat dorongan fleksibilisasi pasar tenaga kerja yang notabene berdampak pada buruknya upah bagi para buruh.

Nasib Buruh?

Kondisi kaum buruh di negeri ini semakin terpinggirkan, tertindas dan tidak memiliki daya tawar yang kuat. Hampir semua buruh di Indonesia tidak mendapatkan penghasilan cukup bagi dirinya dan keluarganya untuk hidup di atas garis kemiskinan. Walaupun bukan satu-satunya cara, kenaikan upah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kaum buruh ditengah kenaikan harga-harga.

Politik upah murah sudah pasti menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ironisnya negara yang semestinya hadir untuk melindungi, justru patuh di bawah tekanan modal. Sementara posisi pengusaha adalah pembeli tenaga kerja, yang bebas memilih dan menggunakan, sekaligus mengawasi jalannya proses produksi. Kondisi ini diperparah dengan promosi pemerintah tentang murahnya tenaga kerja Indonesia yang didasarkan oleh asumsi bahwa investor dapat memiliki tenaga kerja yang murah dengan keterampilan yang dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Pola pikir semacam ini sudah sepatutnya dibuang jauh-jauh karena hanya akan berakibat pada semakin terekploitasinya potensi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang murah

Pemerintah seharusnya memahami kembali cita-cita awal konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 27 (ayat 2), yang menyuratkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini, pemerintah punya tanggung jawab besar dalam mengkonsolidasikan bangsa ini, dengan cara menata dan memperbaiki ketegangan hubungan antara pengusaha dan buruh yang timpang. Janji upah sesuai KHL ternyata masihlah sebatas ilusi pemerintah untuk meredam gejolak kaum buruh.

Pemerintah harus segera mengubah kebijakannya dalam menilai potensi sumber daya manusia, terutama dalam konteks buruh. Buruh bukan lagi tenaga kerja murah dan eksploitatif. Buruh harus dibayar secara proporsional, sesuai dengan beban kerja dan keterampilan yang dimilikinya. Mengutip Isaiah Berlin, “freedom for wolfes means death for the sheep”. Kebebasan dan keleluasaan bagi pengusaha adalah ancaman bagi kepentingan yang konkret bagi buruh.

Impor Beras dan Mimpi Buruk Kaum Tani

2008-03-03T03:06:00.000-08:00

Impor Beras dan Mimpi Buruk Kaum Tani

(Refleksi Peringatan Hari Tani Nasional ke 46)

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab S.Ip

(Komite Pendidikan AGRA Wilayah Lampung)

Pada era Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1960-an hingga awal 1990-an Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mengantar sektor pertanian—terutama beras—dari jurang kekurangan menuju swasembada. Pemenuhan kebutuhan sendiri ini berlangsung pada era 1980-an. Bahkan pada tahun 1980 hingga tahun 1985 Indonesia adalah net-eksportir beras. Hal ini terjadi karena model revolusi hijau yang digalakkan pemerintah Orde Baru mulai tahun 1970-an.

Namun dampak dari revolusi hijau ternyata membuat ketergantungan pada input pertanian modern yang dianjurkannya. Kejadian ini persis terjadi hingga saat ini, pada proyeksi pertanian Indonesia yang cenderung monokultur (terutama bergantung pada beras), terdorong menggunakan teknologi; namun merugikan, yakni penggunaan pestisida dan pupuk kimia, dan lain sebagainya. Ketergantungan inilah yang mengakibatkan petani di Indonesia pada akhirnya tidak dapat lagi menemukan margin dari input yang diperlukan dan hasil yang diperoleh Mahalnya biaya pupuk, pestisida, tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh. Ironisnya hal ini juga berlangsung hingga sekarang.

Yang tidak berlangsung hingga hari ini adalah subsidi dan bantuan pemerintah yang diberikan kepada sektor pertanian. Tercatat pada era Orde Baru ini, 725 juta dollar AS (sekitar 7,25 trilyun rupiah) dialokasikan untuk membantu sektor pertanian. Kini setelah liberalisasi perdagangan diterapkan, sektor pertanian pun diserahkan oleh pemerintah kepada pasar, dan subsidi dihilangkan.

Hal inilah yang membuat petani semakin merana. Setelah subsidi dikurangi, WTO terus menekan pemerintah Indonesia untuk meliberalisasi perdagangannya. Hal ini berakibat semakin terbukanya investasi dari luar dalam sektor pertanian. Pupuk, pestisida dan industri pertanian pada akhirnya bobol dan dikuasai oleh pedagang-pedagang besar. Lihat saja kasus pada produksi dan distribusi pupuk dan pestisida, contohnya. Pasar dunia kini dikuasai oleh korporasi transnasional raksasa, seperti Monsanto dan Syngenta. Hal yang sama berlaku di Indonesia saat ini akibat AoA WTO. Pengurangan subsidi ini diatur dalam domestic support AoA.

Pembukaan pasar domestik oleh WTO dengan gampang diwakili oleh kebijakan pemerintah membuka keran impor, terutama impor beras. Indonesia menjadi net importir beras semenjak tahun 1988, dan merupakan salah satu pengimpor beras terbesar di dunia. Faktanya, Indonesia mengimpor hampir 50% stok beras dunia. Pada dekade lahirnya WTO (1990-1999) Indonesia mengimpor rata-rata 1,5 juta ton beras per tahun, dan fenomena ini berlangsung hingga tahun 2004. Untuk gula, jumlah yang diimpor sebesar 1,5 juta ton (kedua terbesar di dunia) atau 40% dari konsumsi nasional. Lalu Indonesia juga mengimpor kedelai sebesar 1,3 juta ton (terbesar di dunia) yang menutup 45% konsumsi kedelai nasional. Sedangkan volume impor untuk jagung berjumlah tidak kurang dari 1 juta ton. Sementara, jangan lupa bahwa Indonesia juga terus mengimpor buah-buahan, sayur dan macam-macam seperti apel, jeruk, pir, kentang, bawang, dan lain-lain.

Politik Impor Beras
Dalam kasus pertanian umumnya beras, lembaga-lembaga internasional selalu menyalahkan pemerintah Indonesia atas harga-harga bahan pokok yang naik. Dengan demikian sesuai dengan pembukaan pasar domestik, maka kasus impor beras Indonesia adalah dengan alasan untuk mengurangi harga bahan pangan, yang akan diikuti oleh harga komoditi lain. Peran perlindungan negara juga ditiadakan dengan mengubah BULOG menjadi perusahaan, sehingga peran organisasi ini dalam melindungi pasar domestik dikebiri.

Lalu dengan dibukanya keran impor beras, pemerintah Indonesia tidak memikirkan nasib petani dan perlindungan terhadap harga di pasar domestik. Tercatat harga domestik perlahan-lahan hancur, dan pendapatan petani semakin berkurang. Akhirnya sektor pertanian di Indonesia menjadi sektor yang tidak menguntungkan, dan petani banyak yang menderita kerugian. Kebijakan WTO yang membunuh petani dan menyengsarakan rakyat Indonesia tersebut berlangsung hingga hari ini.

Era liberalisasi perdagangan juga berdampak sangat buruk bagi petani beras. Dengan diberlakukannya AoA WTO dan impor beras, produksi beras di Indonesia terancam karena rendahnya harga di pasar domestik dan kurangnya subsidi dan perlindungan pemerintah terhadap harga tersebut. Sementara para petani berjuang untuk bertahan dalam sektor ini, dan implementasi AoA membuat harga asli beras semakin berkurang, yang memaksa petani beras keluar dari sektor ini dan beralih ke sektor lain yang diangbgap lebih menguntungkan. Menteri Pertanian bahkan menyatakan Bahkan dia tidak malu menyatakan bahwa jika Indonesia tidak melakukan impor beras, Indonesia bisa disalahkan oleh Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Dalam soal swasembada beras, Mentan juga menyatakan bahwa sebenarnya, yang dimaksud dengan swasembada beras bukan berarti bahwa produksi beras dalam negeri telah mampu mencukupi 100% kebutuhan beras dalam negeri. Produksi beras dalam negeri yang telah mampu memenuhi 90-95 persen kebutuhan beras dalam negeri bisa dikatakan swasembada. Pernyataan ini jelas-jelas merupakan pengertian yang dikaburkan dan disesatkan demi membangun sejumlah alasan agar rencana impor beras tidak mendapat tentangan.

Walaupun terlihat menguntungkan bagi konsumen miskin, impor beras yang membuat harga beras murah ternyata memusnahkan subsidi bagi input pertanian dan perlindungan lain di sektor pertanian. Hal ini berarti biaya produksi bagi petani padi semakin membengkak, dan menyengsarakan mereka. Dengan membengkaknya biaya produksi, maka upaya untuk mempertahankan produksi padi juga semakin menurun, akibatnya jumlah padi yang dihasilkan juga semakin sedikit.

Mimpi Buruk Kaum Tani

Bulan September, bagi petani padi merupakan masa panen kedua, dengan harapan hasil panen kali ini akan memperoleh hasil yang lebih baik secara finansial. Mengingat bahwa pada saat pananaman, beban dari biaya produksi yang meliputi biaya pengolahan lahan, pengadaan benih, obat-obatan, biaya penanaman padi serta biaya saat panen, sebagian besar bahkan seringkali seluruh biaya tersebut berasal dari pinjaman. Yang menurut kebiasan petani pula, sejumlah biaya yang berupa hutang tersebut harus dibayar pada saat musim panen tiba. Harapan ini semakin kuat, ketika beberapa wilayah menunjukkan hasil produksi musim panen II mengalami peningkatan, semisal beberapa petani menyatakan bahwa setiap 7000 meter persegi lahan yang ditanami padi bisa menghasilkan sejumlah 4 ton gabah kering panen (GKP). Hasil yang bisa diperoleh tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan musim panen sebelumnya, yang tidak akan bisa memperoleh angka tersebut. Bila harga, mengalami kenaikan maka bisa dipastikan bahwa hasil yang bisa diperoleh juga akan meningkat. Namun, di sejumlah wilayah harga gabah kering panen mengalami penurunan hingga Rp. 1700, bahkan ada yang lebih rendah dari harga tersebut, yaitu sebesar Rp. 1500 per kilogram gabah kering panen. Sebab pertama atas penurunan harga ini, dikarenakan musim panen II yang waktunya berlangsung bersamaan di sejumlah wilayah, sehingga memungkinkan para spekulan pedagang beras memainkan harga di pasaran, selain itu, juga tidak adanya perlindungan pemerintah dalam bentuk penetapan kenaikan harga dasar gabah kering panen dan gabah kering giling. Bulog yang merupakan satu institusi yang paling bertanggungjawab atas pembelian gabah/ beras dari petani tidak menjalankan fungsinya secara baik.

Ditengah situasi yang demikian, kaum tani yang memproduksi padi, dihadapkan pada rencana pemerintah untuk melakukan kembali impor beras dengan berbagai alasan yang sepenuhnya tidak masuk akal. Dimana, pemerintah baru-baru ini telah menyetujui impor beras sebesar 210.000 ton dari negara lain. Dalam pernyataannya, Bulog menyampaikan bahwa impor beras ini akan digunakan untuk menambah cadangan beras pemerintah di Bulog yang masih mengalami kekurangan sebesar 350.000 ton akibat tersedot untuk bantuan bencana dan operasi pasar. Mengenai asal negara tidak akan dipermasalahkan, dengan kata lain Bulog tidak akan membatasi negara asal impor beras. Dikarenakan Bulog akan menentukan pemasoknya melalui proses tender. Sementara dasar penentuan kualitas beras impor akan mengacu pada Inpres No 13 Th 2005 tentang Kebijakan Perberasan. “dasarnya bukan asal daerah”. Dalam Inpres ini, disebutkan bahwa beras yang di beli Bulog harus memiliki butir patah maksimal 20%, kotoran (diluar beras) maksimal 0,02%, dan kadar air maksimal 14% serta campuran beras lain dipatok maksimal 5%. Sedangkan, anggaran untuk impor beras, menurut Deputi Menteri koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krismamurti, berasal dari APBN Perubahan 2006 sebesar 390 miliar rupiah.

Meski mendapat reaksi penolakan dari beberapa daerah atas rencana impor beras tersebut, pemerintah tetap teguh pada niatnya melakukan impor beras dan menyatakan secara membabi buta bahwa, walaupun Indonesia telah bisa swasembada beras, tetap saja Indonesia perlu mengimpor beras. Hal ini ditujukan untuk menjamin stok beras dalam negeri, menstabilkan harga dan demi politik perdagangan internasional.

Sementara itu, beberapa daerah yang menyatakan penolakannya terhadap masuknya impor beras ke daerahnya bukanlah sekedar penolakan dalam retorika semata. Beberapa daerah tersebut kenyataannya mengalami surplus produksi beras, sehinggga tidak perlu mengimpor beras. Dari produksi beras yang ada telah mampu mencukupi kebutuhan daerahnya bahkan mengalami kelebihan sehinggga bisa mengamankan cadangan beras untuk beberapa bulan kedepan hingga musim panen berikutnya. Daerah-daerah tersebut, misal saja dapat disebutkan, diantaranya Sumatera Utara. Berdasar data dinas pertanian Sumatera Utara surplus beras lebih dari 400.000 ton; kabupaten Batang menyatakan surplus berasnya lebih dari 20.000 ton. Begitu juga dengan beberapa daerah lain. Sehingga alasan pemerintah pusat bahwa impor beras diperlukan karena stok beras nasional mengalami kekurangan akibat tersedot bantuan bencana alam dan operasi pasar, sesungguhnya merupakan alasan yang tidak masuk akal. Karena sejumlah kebutuhan tersebut sebenarnya mampu disediakan sendiri dari produksi beras nasional. Sedangkan untuk harga beras dan harga gabah petani, seharusnya pemerintah menetapkan dan mengontrol harga dasar gabah. Dengan demikian, kaum tani terutama yang memproduksi padi/beras akan mendapat perlindungan dari situasi tersebut.

Dengan demikian, sudah pasti bahwa tingkat kesejahteraan kaum tani dan keluarganya akan menurun secara hebat. Selain itu, kebijakan tersebut juga menunjukkan bagaimana sesungguhnya watak pemerintahan SBY-JK secara umum. Pemerintahan SBY-JK senyatanya lebih mengedepankan kepentingan kaum pedagang spekulan yang selama ini memonopoli perdagangan yang jelas-jelas merugikan dan menyulitkan kehidupan kaum tani dan rakyat Indonesia.

Berbagai alasan yang dikemukan untuk memperkuat rencana impor beras, senyatanya bukanlah jawaban yang mampu memecahkan secara mendasar atas problem-problem kaum tani Indonesia. Sesungguhnya, tingkat ketersediaan beras sebagai salah satu segi bagi ukuran ketahanan pangan di Indonesia, hanya bisa dipecahkan jika akar problem kaum tani dapat diatasi. Sejumlah gejala munculnya krisis beras dan krisis pangan beberapa waktu lalu di Indonesia sangat terkait erat sebabnya dengan soal-soal belum adanya penataan secara mendasar di lapangan agraria. Ketimpangan pada struktur penguasaan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria yang menyebabkan terkonsentrasikannya penguasaan dan kepemilikan merupakan faktor terpenting bagi rendahnya bahkan hilangnya akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria. Oleh karennya, kaum tani kemudian tidak bisa memanfaatkan lahan/tanah yang ada bagi budidaya pertanian, dalam hal ini produksi padi/beras.

Oleh karenanya, jawaban yang mendesak untuk mengatasi ancaman kekurangan kebutuhan sekaligus menyediakan cadangan bahan pangan/beras nasional bukan dengan kebijakan impor beras. Namun, yang dibutuhkan bagi nagara ini adalah melakukan penataan ulang struktur penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan dan peruntukan atas sumber-sumber agraria yang ada. Yang selanjutnya penataan ulang tersebut akan menjadi fondasi bagi pembangunan industri nasional yang kokoh serta bagi pengaturan sistem perdagangan nasional dan internasional yang mengabdi pada orientasi kepentingan atau kebutuhan nasional. Keseluruhan upaya yang sistematis tersebut diatas inilah yang dimaksud dengan agenda Reforma Agraria. Satu agenda nasional yang mendesak serta memerlukan usaha besar dan sungguh-sungguh dari seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkannya. Yang bertujuan membangun satu tatanan agraria yang adil yang didalamnya tidak mengandung watak penghisapan dan penindasan manusia atas manusia .

Thailand dan Tradisi Kudeta

2008-03-03T03:00:00.001-08:00

Thailand dan Tradisi Kudeta

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab S,Ip (Peminat Masalah Politik, Tinggal di Bandar lampung)

Spekulasi kudeta militer yang sebelumnya selalu dibantah oleh pihak militer Thailand terjawab sudah selasa malam lalu. Krisis politik di Thailand sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu.Sejak awal Juli sudah beredar spekulasi bahwa pimpinan militer atau setidaknya sebagian angkatan bersenjata bisa berupaya menguasai situasi. Setelah menahan diri selama 15 tahun lebih, akhirnya militer Thailand kembali melibatkan diri dalam dunia politik. Pihak militer Thailand kembali tampil ke pentas politik guna mengambil kekuasaan dari Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra. Militer Thailand segera membekukan konstitusi, parlemen, baik DPR maupun Senat, serta kabinet, demikian juga Pengadilan Konstitusi dan memberlakukan keadaan darurat di Bangkok setelah pengambilalihan kekuasaan.

Uniknya dalam kudeta militer kali ini dilakukan beberapa jam setelah PM Thaksin memecat Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin dan pemberlakuan keadaan darurat. Kebijakan ini diambil Thaksin dari New York saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Paska kudeta terjadi PM Thaksin segera membatalkan sejumlah acara termasuk penyampaian pidatonya.

Tokoh di balik kudeta militer Thailand kali ini adalah Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaratglin. Sonthi mendapat kepercayaan dari PM Thaksin Shinawatra dan Raja Bhumibol Adulyadej sejak setahun lalu. Sonthi sendiri adalah lulusan Akademi Militer Chulachomklao tahun 1969 dan beberapa kali mengikuti pelatihan militer di Amerika Serikat (AS). Dia juga pernah memimpin Korps Infanteri Angkatan Darat dan Pasukan Khusus Thailand.

Sebagai pucuk pimpinan Angkatan Darat, Sonthi dikenal memiliki hubungan erat dengan Raja Bhumipol. Kudeta militer yang dipimpinnya bukan tanpa sepengetahuan Raja Bhumipol. Sonthi datang ke Istana untuk menjelaskan langkah yang diambil militer Thailand, artinya kudeta militer damai yang dilakukan mendapatkan restu dari Raja Thailand Bhumipol Adulyadej.Karena restu itu pula-lah kudeta militer kali ini berlangsung secara damai. Bahkan beberapa koran di Thailand mengabarkan bahwasannya rakyat mendukung kudeta militer yang dilakukan terhadap PM Thaksin.

Sonthi mengatakan, kudeta perlu dilakukan karena pemerintah yang terpilih secara demokratis telah menimbulkan perpecahan serta gagal dalam agenda –agenda pemberantasan korupsi. Kudeta dilakukan dengan alasan untuk mengakhiri konflik berlarut-larut yang terjadi antara masyarakat Thailand dengan PM Thaksin Namun Sonthi juga menyatakan, pengambilalihan kekuasaan itu hanya besifat sementara dan berjanji akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thailand. secepat mungkin. Sonthi juga mengumumkan, dalam waktu dua pekan diharapkan akan terbentuk pemerintahan sipil. Sementara pemilihan umum baru mungkin akan berlangsung tahun depan. Untuk menjaga stabilitas militer membentuk dewan reformasi politik yang nantinya akan menunjuk orang-orang untiuk menjalankan pemerintahan sementara sampai dengan berlangsungnya pemilihan umum.

Jenderal Sonthi selaku Panglima Angkatan Darat memang diketahui sejak lama telah berseteru dengan PM Thaksin. Perseteruan ini diakibatkan oleh perbedaan cara pandang penyelesaian konflik yang dilakukan terhadap kelompok militan di Thailand bagian selatan. Sonthi menginginkan diadakannya upaya-upaya pendekatan untuk meredam aktifitas kelompok militan di selatan Thailand, sementara Thaksin menginginkan tindakan tegas terhadap kelompok tersebut. Hal lainnya adalah Shonti melihat lambatnya upaya PM Thaksin untuk menyelesaikan kasus-kasus KKN yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan Thailand. Disisi lain banyak di kalangan kelas menengah Bangkok, para intelektual Thailand, elit tua, para penasehat raja dan unsur-unsur di angkatan bersenjata memang tidak menyukai PM Thaksin. Mereka menuduh Thaksin menjalankan rezim korupsi yang bertujuan untuk memperkaya keluarganya dan satu kelompok pengusaha kaya. Sejak setahun yang lalu, terbentuk gerakan oposisi besar yang menentang PM Thaksin. Gerakan ini dimotori oleh kelas menengah di Thailand yang mengkritik kebijakan populis Thaksin yang menyuburkan praktik korupsi dan nepotisme.

Krisis politik di Thailand disulut aksi penjualan 49 persen saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual (dan keluarga Thaksin meraih keuntungan 1,9 miliar dollar AS) hanya dua hari setelah Pemerintah Thailand mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25 menjadi 49 persen. Thaksin kemudian menjadi bulan-bulanan karena dituduh memperkaya diri sendiri.

Gelombang aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri Thaksin kemudian melanda Thailand. Puncaknya, tanggal 4 April lalu, Thaksin mengumumkan pengunduran dirinya. Namun, tanggal 23 Mei secara tiba-tiba Thaksin menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya Thaksin, situasi politik di Thailand dilanda ketidakpastian. Berbagai persoalan mulai dari investasi yang tertunda hingga kasus narkoba melanda negeri itu dalam beberapa bulan terakhir.

Tradisi Kudeta

Kudeta militer adalah bukan barang baru di Thailand. Menurut catatan Dosen Universitas Airlangga (Unair) Basis Susilo, selama 74 tahun sejak monarki absolut diganti monarki konstitusional pada 1932 hingga kini, sudah ada 40 pergantian perdana menteri, dengan 25 figur perdana menteri, 25 kudeta dan percobaan kudeta. Jika dihitung 20 tahun terakhir sejak Prem Tinsulanonda hingga Thaksin, sudah ada 12 kali pergantian perdana menteri, dengan delapan orang perdana menteri dan tujuh kudeta serta percobaan kudeta.

Kudeta militer di Thailand terakhir terjadi tahun 1991, ketika Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Chatchai Choonhavan. Sejak itu, militer Thailand berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Namun, krisis politik yang terjadi dalam setahun ini akhirnya memaksa militer kembali memasuki arena politik.

Sejumlah negara bereaksi setelah mengetahui kudeta militer di Thailand yang menyingkirkan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra. PM Selandia Baru Helen Clark mengutuk kudeta tersebut dan meminta agar aturan demokrasi segera dikembalikan di Thailand. Clark mengaku shock dan terganggu dengan berita-berita yang terkait dengan kudeta tersebut. Selandia Baru meminta politisi dan militer Thailand untuk mengatasi semua masalah secara damai dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi.

Australia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Alexander Downer menyampaikan rasa keprihatinan dengan adanya kudeta itu. Senada dengan Australia, Pemerintah Inggris juga mengaku tidak pernah merasa senang bila terjadi kudeta di suatu negara. Sedangkan, Amerika Serikat (AS) masih belum mau menyampaikan sikap. AS masih menunggu perkembangan selanjutnya di Thailand. Sementara Indonesia lewat Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kudeta militer di Thailand merupakan urusan dalam negeri Thailand. berharap agar krisis politik di Thailand dapat segera diselesaikan dengan cara-cara yang demokratis sehingga mampu mengembalikan stabilitas politik dan rasa aman bagi rakyat Thailand. Sekjen PBB Kofi Annan juga mengimbau agar Thailand cepat dikembalikan kepada sipil, pemerintahan yang demokratis, dan dilakukannya pemilihan umum secepat mungkin. Kalangan Uni Eropa meminta para pelaku kudeta membuka jalan bagi pemerintahan yang demokratis.

Laksanakan UUPA dan Reforma Agraria

2008-03-03T02:59:00.002-08:00

Laksanakan UUPA dan Reforma Agraria

(Memperingati 47 Tahun Lahirnya UUPA)

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab (Mahasiswa S2 UNILA,Aktif di AGRA)

Pada tanggal 24 September, 47 tahun yang lalu, telah lahir Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa dikenal sebagai UUPA. Hari lahirnya UUPA oleh Presiden Soekarno kemudian ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional Indonesia lewat Keppres No 169/1963. Penetapan ini notabene merupakan penghargaaan terhadap rakyat tani Indonesia yang notabene adalah mayoritas dalam masyarakat Indonesia.

Lahirnya UUPA mengandung dua makna besar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pertama, UUPA bermakna sebagai upaya mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Naskah Asli), yang menyatakan, "Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kedua, UUPA bermakna sebagai penghapusan hukum agraria kolonial dan penemuan hukum agraria nasional yang bersendikan realitas susunan kehidupan rakyatnya. Sejak itu berakhirlah dua pilar utama penjajahan kolonial Belanda atas bumi Indonesia, yaitu: Domein Verklaring dan Agrarische Wet, yang berlaku sejak tahun 1870.

Tujuan UUPA pada pokoknya meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Jika kita melihat sejarah kelahiran UUPA adalah lewat sebuah proses panjang yang memakan waktu sampai 12 tahun. Dimulai dari pembentukan "Panitia Agraria Yogya" (1948), "Panitia Agraria Jakarta" (1951), "Panitia Soewahjo" (1955), "Panitia Negara Urusan Agraria" (1956), "Rancangan Soenarjo" (1958), "Rancangan Sadjarwo" (1960), akhirnya digodok dan diterima bulat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang kala itu dipimpin Haji Zainul Arifin.

Land Reform

UUPA memandatkan satu pokok soal yangpenting bagi sebuah negara agraris seperti Indonesia: mandat untuk melaksanakan land reform. Yakni dalam rumusan Pasal 10 ayat (1) yaitu “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.” Ini merupakan asas yang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan land reform atau yang lebih luas yakni reforma agraria . Bung Karno sendiri saat itu menyatakan bahwa: “Land reform adalah bagian mutlak dari Revolusi Indonesia.”

Gerakan land reform dalam sejarahnya timbul karena tidak adanya keadilan sosial dalam masyarakat pertanian. Dalam catatan sejarah, land reform yang pertama muncul bersama-sama dengan Revolusi Perancis, di mana para petani menuntut adanya emansipasi dari petani di Eropa Barat. Tuntutan tersebut terus meluap ke Eropa Tengah dan sesudah perang dunia pertama merembes ke Eropa Timur.

Penting pula dicatat bahwasanya land reform juga dilakukan di negara-negara kapitalis (Jepang, Taiwan dan Korea Selatan) dan Islam (Mesir, Iran), selain dilakukan di negara-negara sosialis (Rusia, Cina, Kuba). Dengan begitu, land reform merupakan suatu instrumen penting untuk penataan kembali terhadap ketimpangan penguasaan tanah, terlepas dari orientasi politik dan idiologi dari negara-negara yang menjalankannya.

Namun, apakah selama ini kita sungguh-sungguh memuliakan, membebaskan dan membangun rakyat tani? Tentu saja belum! Karena amanat Pasal 10 UUPA yang dijelaskan lewat UU No 56 Prp Tahun 1960 Tentang “Penetapan Luas Tanah Pertanian” atau lebih dikenal dengan UU landreform kala itu, dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dan rintangan berat. Oleh kalangan tertentu, secara picik UUPA dan landreform di-"cap" sebagai produk hukum Komunis.

Padahal jika kita melihat sejarah , UUPA adalah produk hukum yang dihasilkan oleh DPR-GR yang terdiri dari orang-orang terbaik bangsa yang berasal dari berbagai golongan politik yang ada saat itu . Selain itu, mari kita ambil contoh jika landreform identik dengan Komunis, apakah seorang Gamal Abdel Nasser (pemimpin Mesir yang mayoritas rakyatnya beragama Islam) kita tuduh sebagai Komunis karena dia melakukan penyempurnaan UU Landreform I, II, dan III bagi negerinya?

Reforma Agraria

Ketimpangan dan konflik agraria yang terus-menerus terjadi akibat tidak dijalankanya UUPA menyebabkan posisi kaum tani Indonesa semakin terjepit dalam jurang kemiskinan . Dari tahun ketahun, ketimpangan struktur agraria akibat monopoli atas sumber-sumber agraria telah menyebabkan kemerosotan dan keterbelakangan kehidupan kaum tani Indonesia di semua aspek, mulai dari aspek sosial-ekonomi, politik dan budaya. Siswono Yudo Husodo menyatakan, bahwa selama puluhan tahun telah terjadi proses penyempitan tanah pertanian petani, sehingga mendorong pada proses pemiskinan petani. Akibatnya petani mengalami proses pemiskinan seiring dengan lepasnya penguasaan/ pemilikan tanahnya.

Hasil SP 2003 menunjukkan semakin meningkatnya jumlah petani gurem tahun 2003 menjadi 56,5%. Rumah tangga pertanian naik dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,4 juta tahun 2003. Selanjutnya, selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat 2,6% per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta tahun 2003. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung juga menunjukan bahwasanya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sampai dengan Bulan Maret 2007 mencapai 1.660.700 jiwa dan 77,96 persen diantaranya berada di pedesaan dan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Salah satu hal terpenting dalam kehidupan petani adalah akses terhadap tanah. Dengan memberikan akses terhadap tanah, sebuah penataan terhadap struktur ekonomi dan sosial di pedesaan akan lebih kuat dan berlanjut. Pengalaman diberbagai negara menbuktikan bahwasanya reforma agraria adalah jalan keluar dari sejumlah persoalan-persoalan agraria yang mendasar yang menjadi akar dari kemiskinan suatu bangsa.

Reforma agraria adalah upaya melakukan perombakan struktur agraria dengan cara menghapuskan kepemilikan monopoli atas tanah dan sumber-sumber agraria serta mendistribusikan tanah dan sumber-sumber agraria lainya kepada petani penggarap, baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka meningkatkan produktifitas. Reforma agraria juga adalah jalan untuk meningkatkan produktifitas pertanian, menjamin pasokan bahan baku, dan menciptakan landasan yang kokoh bagi proses industrialisasi. Kita dapat belajar dari pengalaman negara-negara yang berhasil membangun industri nasional dengan mengawalinya lewat reforma agraria seperti Meksiko,Filipina, Taiwan, India,Korea Selatan, Pakistan, Kolombia, Iran, Cina, Mesir, Jepang, Kuba serta masih banyak negara lainya.

Alangkah bijaksana kita bila mau melihat masalah reforma agraria atau landreform dulu dari sudut pandang ekonomi-politik.Bagi suatu bangsa bekas jajahan yang mewarisi belenggu ketidakadilan struktural feodalisme, kolonialisme, imperialisme adalah mustahil dapat membebaskan rakyatnya dari belenggu ketidakadilan tanpa lebih dulu mematahkan belenggu struktural itu.

Akhirnya Melaksanakan reforma agraria sejati berdasar UUPA merupakan jalan keluar yang tepat guna membebaskan rakyat tani dari belenggu ketidakadilan struktural warisan feodalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Memuliakan rakyat tani berarti memuliakan bangsa! Membebaskan rakyat tani berarti membebaskan bangsa! Membangun rakyat tani berarti membangun bangsa,Selamat Hari Tani!!

Urgensi UUPA Bagi Kaum Tani

2008-03-03T02:59:00.001-08:00

Urgensi UUPA Bagi Kaum Tani

(Memperingati 47 Tahun Lahirnya UUPA)

Oleh: Oki Hajiansyah Wahab (Mahasiswa S2 UNILA)

Tak terasa UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) sudah berusia 47 tahun. Saat diundangkan pada tanggal 24 September 1960 ,Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran UUPA sebagai Hari Tani Nasional lewat Keppres No 169/1963. Dengan demikian, ketika kita merayakan hari kelahiran UUPA sesungguhnya juga kita sekaligus merayakan Hari Tani Nasional.

Harus diakui bahwasanya UUPA adalah salah satu produk Undang-Undang terbaik yang pernah diproduksi bangsa ini. UUPA dinilai sebagai produk hukum yang mengupayakan untuk memerdekakan dan menyejahterakan rakyat dan menghapuskan praktik-praktik eksploitatif pemerintah kolonial, baik kaum kapitalis asing maupun kaum feodal.

Secara legal, Reforma Agraria di Indonesia didasarkan pada UUPA,UU No.56 Prp/1960, dan UUPBH (UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil). Bila melihat UUPA, maka agraria yang dimaksud di Indonesia adalah lebih dari sekedar tanah saja, tetapi mencakup juga “Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya”. Ketika diadakan program reforma Agraria di Indonesia di tahun 1962-1965, maka yang dimaksud sebenarnya baru terbatas pada Land Reform, dan itupun baru menyangkut tahap awal, yaitu redistribusi tanah dan pembaruan dalam perjanjian bagi hasil.

Sebagai penjabaran UUPA saat itu diterbitkanlah UU No.56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mengatur: (a) penetapan luas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, (b) penetapan luas minimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, (c) larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian-bagian yang kecil, dan (d) penebusan dan pengembalian tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Sebagai pelaksanaan UU ini diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Empat prinsip utama yang terkandung dalam UUPA adalah:Pertama.Prinsip Nasionalitas, Prinsip ini berarti, seluruh wilayah Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kesatuan tanah air dari bangsa Indonesia, kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, sehingga menjadi hak dari bangsa, dan karenanya tidak semata-mata menjadi hak pemiliknya saja. Hak bangsa Indonesia atas tanah airnya bersifat abadi (Pasal 1 ayat 3 UUPA), yang berarti, sepanjang bangsa Indonesia masih ada dan wilayah Indonesia masih ada, tidak ada kekuasaan apa pun yang dapat memutuskan hubungan hak bangsa Indonesia atas tanah airnya. Prinsip ini juga menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak atas tanah atas dasar hak milik (Pasal 9 jo. Pasal 21 ayat 1 UUPA), tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan (Pasal 9 ayat 2 UUPA), sementara bagi warga negara asing dilarang (Pasal 26 ayat 6 UUPA).

Kedua,Prinsip Hak Menguasai dari Negara (HMN),Prinsip ini berarti bahwa azas domein yang menjadi dasar undang-undang kolonial dihapuskan, sehingga praktik-praktik negara yang memiliki tanah pada wilayahnya tidak diakui lagi. Azas domein pada masa kolonial mengandung pengertian sebagai hak milik mutlak negara kolonial Hindia Belanda, untuk itu maka pemerintah kolonial bisa menjual tanah-tanah Indonesia kepada siapa saja, bahkan kepada warga negara asing, yang pada masa lalu menimbulkan banyaknya tanah-tanah partikelir dan tuan-tuan tanah dengan hak yang sangat luas.

Azas domein telah dihapuskan, dan ditetapkan hak menguasai negara yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jo. Berbeda dengan azas domein, Hak Menguasai dari Negara (HMN) menempatkan negara tidak menjadi pemilik tanah melainkan sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia. Adapun batas dari HMN adalah, bahwa HMN tidak boleh mengesampingkan hak-hak atas tanah yang telah dipunyai oleh warga negara Indonesia ataupun badan hukum-badan hukum.

Ketiga,Prinsip Tanah Mengandung Fungsi Sosial, Prinsip ini berarti bahwa setiap hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dipergunakan semata-mata demi kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan, sifat, dan haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara. Karenanya, setiap tanah yang dikuasai dengan sesuatu hak mengandung fungsi sosial, yang berarti tidak dikuasai secara absolut dan mutlak, melainkan di dalam penggunaannya dibebani dengan kepentingan umum. Dengan kata lain, penggunaan tanah juga harus bermanfaat bagi kepentingan umum.

Keempat,Prinsip Land Reform,Prinsip ini adalah gambaran dari tujuan menciptakan suatu struktur pemilikan tanah yang baru. Prinsip Land Reform ini, adalah sebagaimana yang diutarakan dalam Pidato Menteri Agraria Mr. Sadjarwo dalam Sidang Pleno DPR-GR pada tanggal 12 September 1960, yaitu antara lain: (a) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisir keadilan sosial; dan (b) Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan.

Prinsip land reform, dalam UUPA dinyatakan pada Pasal 13 jo.Pasal 17, tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki seorang petani, supaya dapat mencukupi secara layak bagi diri sendiri dan keluarganya, kemudian tercantum pula batas maksimum luas tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang dengan hak milik (Pasal 17 UUPA), yang bermaksud untuk mencegah penguasaan tanah luas pada tangan segelintir orang.

Pentingnya Melaksanakan UUPA

Sejak ditetapkan, UUPA No 5 Tahun 1960 merupakan hukum nasional yang baru yang ditujukan pada pencapaian tatanan agraria yang adil. Terutama pentingnya perlindungan bagi golongan ekonomi lemah (buruh tani dan petani miskin). Disisi lain UUPA adalah landasan hukum terpenting bagi pelaksanaan reforma agraria,oleh karenanya keberadaan UUPA dinilai cukup penting bagi perbaikan kehidupan petani Indonesia.

Akibatnya ketimpangan struktur agraria dengan adanya monopoli atas sumber-sumber agraria semakin hebat. Jumlah pemegang konsensi dalam bentuk Hak Guna Usaha (HPU) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ataupun konsensi untuk pertambangan semakin intensif dan masif. Secara aktual, proses pemberian konsensi tersebut telah banyak meminggirkan bahkan mengambil tanah-tanah rakyat baik tanah garapan (land grabbing) maupun terhadap areal pemukiman.

Situasi tersebut menjelaskan bahwa krisis agraria di Indonesia, meningkat semakin tajam, luas dan dalam, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kemerosotan dan keterbelakangan kehidupan kaum tani Indonesia di semua aspek, baik aspek sosial-ekonomi, politik hingga budaya. Oleh karenanya, hanya dengan konsekuen mempertahankan sekaligus melaksanakan UUPA tahun 1960 dan menyelesaikan sejumlah sengketa agraria, kehidupan kaum tani dapat dimajukan dan ditingkatkan. Akhirnya Selamat Hari Tani!

Konflik Agraria, Kemiskinan, dan Lahirnya Sekolah Alternatif

2008-03-03T02:58:00.001-08:00

Konflik Agraria, Kemiskinan, dan Lahirnya Sekolah Alternatif

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab

(Aktif di Aliansi GerakanReforma Agraria (AGRA) Lampung, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Lampung)

Pengantar

Baru-baru ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung mengumumkan bahwasanya jumlah penduduk Provinsi Lampung yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam kurun waktu 21 bulan meningkat sebanyak 88.100 jiwa. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Lampung pada Juli 2005 lalu berjumlah 1.572.600 atau 21,42 persen. Namun pada Maret 2007, angka itu meningkat hingga mencapai 1.660.700 jiwa atau 22,19 persen. Propinsi Lampung kini menjadi provinsi termiskin kedua di Sumatera. setelah Nangroe Aceh Darussalam. Untuk tingkat nasional, Lampung menjadi provinsi termiskin kesembilan atau menempati ranking ke-25 dari 33 provinsi di Indonesia.(Lampost, 7 Agustus 2007)

Sepintas, dampak kemiskinan atas pendidikan memang tidak terlalu terlihat jelas di kota-kota. Tetapi jika kita mengalihkan pandangan ke desa-desa, akan terlihat suatu panorama ketidakadilan. Sempitnya akses pada pendidikan bermutu lebih banyak dirasakan mereka yang tinggal di pinggiran dan pedesaan. Laporan Kompas tahun 2004 yang menyajikan bahwa lebih dari 60% penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Data statistik BPS Lampung tahun 2007 menyebutan bahwaannya penduduk miskin terbanyak yakni mencapai 77,96 persen terletak di pedesaan.

Di Propinsi Lampung sendiri menurut versi pemerintah terdapat 985 desa tertinggal atau 34 % dari total jumlah desa yang ada di Lampung Kondisi inilah yang membuat sebagian besar anak-anak bangsa di desa dan daerah terpencil sulit mengakses pendidikan yang bermutu. Situasi kemiskinan ditenggarai sebagai faktor utama penyebab tingginya angka putus sekolah dan buta aksara. Akibat mahalnya biaya pendidikan, tercatat 75-80% (7-8 orang dari setiap 10 orang) pelajar setingkat SD sampai SMA putus sekolah dan 60% (6 orang dari setiap 10 orang) pelajar setingkat SMU tak mampu melanjutkan ke bangku kuliah (Kompas; 6 September 2006). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tak kurang dari 15,04 juta penduduk Indonesia usia di atas 10 tahun (9,07 persen) belum mampu membaca dan menulis.

Di Propinsi Lampung sendiri terdapat 382.992 anak putus sekolah yang rinciannya adalah 23.458 anak setara SD, 23.314 anak setingkat SMP dan 19.761 anak setara SMA.. Sementara angka partisipasi kasar (APK) sekolah untuk tingkat SD di Lampung mencapai 30,64 persen jauh di bawah standar APK nasional 35,87 persen ( Lampost, Sabtu, 14 Oktober 2006). Untuk buta aksata terdapat 47.172 orang dan dari 41.742 penyandang buta aksara, 28.386 orang adalah perempuan dan sisanya 13.257 adalah laki-laki (Lampost,Sabtu, 7 April 2007)

Dalam UUD 1945 dituliskan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua warga negara, berarti setiap warga negara RI harus terdidik dan mendapatkan pendidikan yang memenuhi standar yang telah ditentukan. Pasalnya, meski dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintah wajib menanggung pembiayaan pendidikan dasar semua warga negara Indonesia tak terkecuali kaum miskin baik diperkotaan maupun pedesaaan . Namun sampai dengan hari ini anggaran pendidikan yang dijanjika sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, sampai kini tak kunjung terpenuhi.

Oleh karenanya wajar jika angka putus sekolah belum berubah secara signifikan terutama diwilayah pedesaan yang masyarakatnya masih berkutat dengan kemiskinan. Kemiskinan dan putus sekolah dianggap sebagai dua sisi dari satu mata uang. Kemiskinan yang mendera sebagian besar keluarga kurang mampu menyebabkan mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya secara optimal. Gara-gara miskin, jutaan anak usia sekolah kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan sekalipun wajib belajar telah dicanangkan oleh pemerintah lebih dari 10 tahun lalu.

Kondisi Desa Moro- Moro Register 45 Sungai Buaya TulangBawang

Desa Moro-Moro terletak di Kawasan Hutan Produksi Register 45, Sungai Buaya Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang. Desa Moro-moro (belum definitif) dapat ditempuh sekitar 5 jam dalam kondisi jalan normal dari Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan bus antar kota pada siang hari dan bus antar propinsi pada malam hari.

Moro-moro diambil bahasa Jawa yang berarti “berdatangan”, nama ini dipilih dikarenakan proses sejarah bagaiman para petani pengarap ini masuk ke kawasan Hutan Reg 45 milik Departemen Kehutanan yang dikelola oleh PT. Sylva Inhutanni Lampung dengan izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Menurut masyarakat saat itu , PT Silva-Inhutani sebenarnya tidak pernah memanfaatkan lahan seluas 43.100 hektar itu sesuai dengan SK peruntukan lahan. Tidak seluruh areal ditanami tanaman akasia oleh perusahaan. Perusahaan hanya memanfaatkan sebagian kecil lahan untuk ditanami tanaman akasia.

Dengan berbagai “cara” para penggarap masuk ke areal tanah terlantar di kawasan Register 45 dengan tujuan yang umumnya sama, yakni demi mempertahankan kelangsungan hidup. Desa Moro-Moro terdiri dari lima dusun (Asahan, Morodewe, Moroseneng, Morodadi dan Sukamakmur) dan kini dihuni oleh 1126 Kepala keluarga. Secara umum, para penggarap yang mendiami areal Register 45 terdiri dari tiga kelompok keetnisan besar, yakni kelompok masyarakat Jawa, Bali, dan Lampung. Sebagian besar penggarap berasal dari kawasan-kawasan transmigrasi yang berada di wilayah Propinsi Lampung. Untuk mempertahankan hidup, warga menggarap lahan dengan menanam tanaman-tanaman singkong, padi lahan kering (huma) serta memelihara hewan yang semuanya ditujukan untuk kepentingan subsistensi (konsumsi).

Ancaman penggusuran yang sudah dirasakan sejak tahun 2003 namun berkat perjuangan yang gigih dari kaum tani sampai sekarang para petani masih tetap dapat bertahan dan bercocok tanam. Upaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai wilayah setingkat desa menghadapi kendala. Pemerintah Kabupaten Tulangbawang tidak bersedia mengakui status desa di “Moro-Moro” itu karena tanah yang didiami berada di dalam areal Register 45. Masalah-masalah pengadministrasian kewarganegaraan pun tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari pemerintah setempat. Hampir semua warga tidak memiliki KTP. Namun uniknya, pada Pemilu 2004 lalu, semua warga didata sebagai pemilih dan diadakan tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Konflik agraria yang terus-menerus terjadi mengakibatkan posisi kaum tani Indonesa semakin terjepit dalam jurang kemiskinan . Dari tahun ketahun, ketimpangan struktur agraria dengan adanya monopoli atas sumber-sumber agraria semakin hebat. Jumlah pemegang konsensi dalam bentuk Hak Guna Usaha (HPU) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ataupun konsensi untuk pertambangan semakin intensif dan masif. Secara aktual, proses pemberian konsensi tersebut telah banyak meminggirkan bahkan mengambil tanah-tanah rakyat baik tanah garapan (land grabbing) maupun terhadap areal pemukiman rakyat. Jika kita merujuk, hasil Sensus Pertanian (SP) 2003 yang menunjukkan semakin miskinnya petani Indonesia. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah petani gurem tahun 2003 menjadi 56,5%. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat 2,6% per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta tahun 2003.

Sementara Di Propinsi Lampung sebuah penelitian yang dilakukan Oleh Dewan Rakyat Lampung (DRL) menunjukan bahwa di Lampung sekurang-kurangnya telah terjadi 92 kasus sengketa tanah seluas 437.002,52 hektare. Akibatnya 134.750 Kepala Keluarga (KK) petani tidak mempunyai tempat tinggal dan harus hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Pada tahun 2004 dari 1.561.931 jiwa penduduk miskin di Lampung, 70,23% bekerja di sektor pertanian). Dari keadaan yang dipaparkan tersebut menjelaskan bahwa krisis agraria di Propinsi Lampung, meningkat semakin tajam, luas dan dalam, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Situasi konflik agraria inilah yang menyebabkan masyarakat yang berada di daerah-daerah konflik tak terkecuali di Desa Moro-moro terus berkutat dalam masalah-masalah kemiskinan. Selain miskin perasaan was-was juga berdampak proses pendidikan anak-anak kaum tani. Situasi yang acapkali berubah-ubah menyebakan perhatian terhadap soal-soal pendidikan menjadi sangatlah kurang. Sebuah desa dengan jumlah penduduk yang banyak di tanah sengketa sudah dipastikan bakal sulit mencuri perhatian birokrasi pendidikan.

Minimnya angka partisipasi sekolah didesa ini menyatakan bahwasannya tidak sampai lima persen anak-anak dari lulusan SD di Moro-Moro yang melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Pertama. Alasan yang mengemuka adalah karena keterbatasan ekonomi keluarga dan soal jauhnya sekolah dari tempat tinggal mereka. Banyaknya anak putus sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP menggugah keprihatinan organisasi tentang masa depan anak-anak mereka.

Feri (14) menuturkan, untuk menjangkau SMP negeri terdekat ia harus berjalan kaki selama satu jam atau 30 menit jika memakai sepeda. Kondisi tersebut menyebabkan dirinya harus berpikir anjang jika ingin meneruskan sekolah. Belum lagi biaya untuk sekolah tidak ringan. Uang masuknya ratusan ribu rupiah, uang sekolah rata- rata Rp 25.000 per bulan,sekolah yang mesti ditanggunh meskipun katannya sudah ada Biaya Operasional Sekolah (BOS) tetap ada saja ada iuran-iuran yang ditetapkan sekolah dengan berbagai alasan. Padahal orangtuanya hanyalah seorang buruh tani yang mengandalkan kehidupan mereka dari kerja upahan yang diberikan orang lain.

Tidak adanya sekolah lanjutan pertama/ SMP di Desa Moro-Moro Register 45, Sungai Buaya Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang tidak menyurutkan niat para pengurus Persatuan Petani Miskin Way Serdang (PPMSW) untuk merintis terbentuknya SMP Terbuka di tanah yang masih bersatus sengketa ini. Keberhasilan memulai membangun secara mandiri SD di tiga Dusun (Morodewe, Moroseneng dan Suamakmur) secara mandiri menebalkan keyakinan mereka bahwa mendirikan sebuah SMP Terbuka secara mandiri juga bukanlah hal yang mustahil. Pendidikan harus tetap diselenggarakan dimanapun dan dalam keadaan apapun meskipun mereka sadar bahwa tanah yang ditempati masih berstatus sengketa.

Harapan masyarakat desa Moro-moro yang kondisinya masih perlu peningkatan kesejahteraaan tentunya kedepan harus memiliki cita-cita agar sekolah dapat terjangkau, dekat, dan memenuhi kebutuhan lingkungannya. Harapan itu kemudian mulai digagas oleh warga. Sekolah alternatif yang gratis dianggap merupakan satu-satu jalan untuk meningkatkan mutu dan martabat kehidupan para petani miskin itu. Masyarakat di Kawasan Regiser 45 Sungai Buaya, memiliki kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya dari sekolah dasar ke sekolah menengah. Penyebabnya sederhana yakni biaya untuk sekolah anak yang tidak terjangkau, baik untuk biaya transportasi maupun biaya yang dibayarkan orang tua ke sekolah, dibandingkan dengan pendapatan mereka.

Membangun Sekolah Alternatif

Pengamat pendidikan Dr Mochtar Buchori mengemukakan perlunya pendidikan untuk orang miskin yang didesain untuk mengembangkan tekad anak keluar dari belenggu kemiskinan, memahami sejarah yang membuat mereka miskin, dan mengembangkan kesadaran tentang ada cara yang baik bagi mereka untuk keluar dari kemiskinannya. Dalam kerangka berpikir seperti itu, pendidikan untuk kaum miskin tidak hanya sekadar mengajarkan teknis membaca dan menulis, tapi juga dengan membangun kesadaran dengan memberikan keterampilan kerja.

Upaya melahirkan sekolah model baru yang ideal dan berbasis kebutuhan masyarkat bukanlah sebuah pekerjaaan mudah . toh hingga sekarang implementasi gagasan yang dirancang intelektual yang hebat-hebat akan sulit terealisir, karena tidak memahami masyarakat desa, tetapi kita orang desa harus segera menggagasnya. Konsep dasarnya adalah sekolah berbasis komunitas/desa (Community Base Schooling) dimana wargalah yang menentukan baik buruknya anak-anak desa kedepan. Prinsip pendidikan atau sekolah alternatif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Prinsip utama, pendidikan dilandasi semangat membebaskan, dan semangat perubahan kearah yang lebih baik. Membebaskan berarti keluar dari belenggu legal formalistik yang selama ini menjadikan pendidikan tidak kritis,dan tidak kreatif, sedangkan semangat perubahan lebih diartikan pada kesatuan belajar dan mengajar, siapa yang lebih tahu mengajari yang belum paham, hal ini kemudian akan didapat seorang guru ketika mengajar sebenarnya dia sedang belajar, terkadang belajar apa yang tidak diketahuinya dari murid.

Prinsip kedua, keberpihakan, adalah ideologi pendidikan itu sendiri, dimana akses keluarga miskin berhak atas pendidikan dan memperoleh pengetahuan.

Prinsip ketiga, metodologi yang dibangun selalu berdasarkan kegembi-raan murid dan guru dalam proses belajar mengajar, kegembiraan ini akan muncul apabila ruang sekat antara guru-murid tidak dibatasi, keduanya adalah tim, berproses secara partisipatif, guru sekedar fasilitator dalam meramu kurikulum.

Prinsip keempat, Mengutamakan prinsip partisipatif antara pengelola sekolah, guru, siswa,wali murid, masyarakat dan lingkungannya dalam merancang bangun sistem pendidikan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dukungan penuh dari organisasi massa petani setempat yakni Persatuan Petani Miskin Way Serdang (PPMWS)-Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ranting Moro-Moro memberikan arti tersendiri segera penyelenggaraan SMP Terbuka tersebut. Dengan bermodalkan semangat memajukan pendidikan di desanya maka dimulailah penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbuka tersebut

SMP Terbuka “Harapan Rakyat” didirikan pada bulan Juni tahun 2006. SMP ini merupakan sebuah sekolah alternatif yang berangkat dari kondisi obyetif dan inisiatif masyarakat guna mendukung terlaksananya program Wajib Belajar 9 Tahun. . SMP Negeri Gedung Boga awalnya dipilih sebagai sekolah induk saat itu.

Sekolah ini mencoba mengembangkan model pendidikan yang tidak hanya bertujuan membebaskan anak-anak itu dari kemiskinan, tetapi juga melahirkan orang-orang yang bisa melakukan perubahan terhadap sistem yang memiskinkan. Romo Mangunwijaya pernah berkaa apa gunannya kita mendidik ribuan sarana jika kelak sarjana tersebut hanya akan menindas rakyatnya sendiri.

Guru-guru yang mengajar adalah para aktifis AGRA, tenaga-tenaga lokal yang sejak awal menjadi penggiat pendidikan dan beberapa sarjana yang mempunyai komitmen untuk memajukan pendidikan rakyat. Para guru di sekolah ini memberikan pengabdian sebagian waktu, tenaga dan pikirannya untuk sekolah ini tanpa mendapatkan gaji. Metode belajar-mengajar yang dipakai di sekolah ini juga adalah metoda belajar yang aktif, kreatif dan dialogis.

Upaya awal ini mampu menjadi magnet bagi anak-anak kaum tani setempat untuk kembali bersekolah. 12 murid mendaftar di sekolah ini dan proses belajar mengajar pun segera dilakukan. Dengan fasilitas seadanya dan tempat belajar yang berpindah-pindah (kadang menumpang di lokal SD Moroseneng, sekretariat organisasi tani PPMWS bahkan lapangan bola) tidak menyurutkan niat para murid dan guru untuk terus menyelenggarakan pendidikan.

Saat awal pendirian , buku-buku pelajaran masih terbatas, kamipun membebaskan murid untuk tidak memakai seragam jka memang tidak mempunyai seragam. Begitu juga, boleh beralas kaki atau sama sekali telanjang. Buku-buku pelajaran didapat dari sumbangan para mahasiswa dan beberapa buah modul yang diberikan oleh sekolah induk. Satu buku terpaksa digunakan bersama-sama empat atau lima murid.

Pembangunan kesadaran dan partisipasi seluruh komponen pendidikan (guru, murid, orang tua murid, penyelenggara sekolah dan masyarakat baik dalam hal perencanaan, pengerjaan dan pengambilan keputusan dalam berbagai hal yang menyangkut kebutuhan, penyelenggaraan dan masa depan sekolah. Sebagai langkah awal untukmengatasi soal-soal yang berkaitan dengan operasional sekolah orang tua murid , guru dan siswa bersepakat untuk memakai sebuah lahan kosong untuk dijadikan lahan kolektif yang ditanami singkong.Untuk menghemat biaya produksinya seluruh pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama setiap minggunya. Seluruh hasil dari kebun kolektif tersebut akan diberikan untuk biaya operasional sekolah

Kemandirian, Kebersamaaan, Solidaritas , Partisipasi, dan Kreatifitas adalah nilai-nilai yang sejak awal dibangun dan ditanamkan di SMPT HR. Sejak awal Pembangunan hubungan kebersamaaan, kekeluargaan dan solidaritas di antara para siswa-siswi, guru dan orang tua murid memang dipupuk sejak dini . Hubungan semacam ini dikembangkan sehingga mereka tak segan-segan mengungkapkan beberapa persoalan pribadi dalam diri siswa dan meminta bantuan dalam menyelesaikannya.

Hal ini teruji ketika salah seorang murid tidak hadir beberapa hari, kemudian guru dan teman-temannya dating kerumah murid ybs. Ternyata murid tersebut tidak bisa sekolah dikarenakan saat itu musim hujan dan hampir seluruh atap rumahnya yang berasal dari weling (atap dari daun kelapa) telah jebol karenannya maka ia harus naik ke atap untuk menambalnya setiap kali hujan. Murid tersebut adalah seorang anak yatim dan satu-satunnya anak laki-laki dalam keluarga. Mendengar cerita tersebut spontan para guru dan murid mendiskusikan untuk membantu memecahkan persoalan tersebut. Akhirnya para guru dan murid sepakat untuk mencari kerja borongan yang seluruh upahnya akan dibelikan weling untuk mengganti atap rumah tersebut. Musyawarah juga menyepakati untuk bekerja bakti untuk membetulkan atap rumah tersebut. Tiga hari kemudian atap rumah selesai diperbaiki dan murid tersebut kembali rajin masuk sekolah.

Kerja keras semua kalangan mulai membuahkan hasil , dukungan yang mulai datang dari berbagai kalangan menjadi cambuk untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Sebuah organisasi mahasiswa di Bandar lampung yang aktif mengkampanyekan keberadaan sekolah ini berhasil menarik dukungan berbagai kalangan di kampus. Murid-murid SMPT HR acapkali diundang pada sebuah acara di kampus dan mereka mendapatkan berbagai macam sumbangan buku pelajaran, alat-alat tulis dll secara gratis.

Antusiasme masyarakat juga kemudian meningkat terbukti pada tahun ajaran 2007/2008 sekolah ini menerima 36 orang murid baru. Keberadaaan sekolah ini dipandang menjadi jawaban masyarakat Desa Moro-Moro yang haus akan kemajuan. Kini terdaftar 45 orang murid di sekolah yang awalnya sempat diragukan kelangsungannnya. Disatu sisi ini menjadi sebuah kebanggaan namun disisi lain ini menjadi masalah . Bertambahnya murid tentunnya berdampak pada meningkatnya kebutuhan biaya operasional pendidikan . Tapi sekali lagi kami yakin dengan kesadaran, artisipasidan dukungan berbagai pihak semua kendala pasti akan menemukan jalan keluarnya.

Pendanaan Sekolah

Satu masalah yang sejak awal sudah terasa dan dapat menjadi “bom” satu saat nanti bila tidak diatasi sejak dini adalah soal biaya operasional sekolah. Selama ini, biaya operasional sekolah-sekolah ini dibiayai melalui sumbangan-sumbangan lokal dari komunitas, para guru, individu-individu dan lembaga non-pemerintah. Biaya-biaya ini dikumpulkan dan dikelola oleh suatu unit khusus yang dinamakan Sahabat Rakyat.

Keteguhan untuk tetap menyelenggarakan sekolah di masa awal mengalami ujian berat. Dana BOS yang seharusnya menjadi milik 12 orang siswa tidak lagi diberikan.Hanya sekali diawal pendiriannya SMPT HR menerima dana sebanyak 500 ribu pada tiga bulan pertama selanjutnya dana tersebut tidak pernah lagi diberikan. Padahal dana BOS awalnya diharapkan dapat membantu meringankan kegiatan operasional SMPT ini

Mencari dana untuk membangun dan mengelola sekolah ternyata sama sulitnya dengan mencari kerja. Apalagi jika sekolah bersangkutan berlokasi di pedesaan yang penduduknya rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi hal tersebut berupaya disiasati lewat pembangunan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang mengetahui keberadaan sekolah yang sedang dikembangkan.

Beberapa Contoh Penggalangan Dana Mandiri yang dilakukan

Penyediaan lahan kolektif sekolah
Menggalakan gerakan menabung
Penggalakan kerja kolektif bersama orang tua murid, murid, guru dan penyelenggara sekolah
Pembuatan kantin sekolah yang modalnya berasal dari tabungan para murid
Bazaar barang-barang bekas di pedesaan yang dilaksanakan oleh para murid

Beberapa Contoh Penggalangan Kerjasama

Menghimpun sumbangan dari individu maupun organisasi-organisasi yang bersimpati
Pengumpulan barang-barang bekas (aksi seribu pakaian,buku dll)
Penjualan Marchandise sekolah (kaus, Stiker, film profil dll)

Penutup

Sekolah alternatif di desa Moro-moro lahir atas dasar kebutuhan dan keprihatinan bersama masyarakat Desa Moro-Moro akan masa depan pendidikan anak-anak mereka. Bodoh" dan "nyangkul" adalah dua cap setali tiga uang dari diri petani terhadap diri mereka sendiri. Cap itu sangat membekas dan karenanya membuat para petani gagap menghadapi kenyataan ketakadilan. Oleh karenanya beban itu tak hendak mereka bayangkan juga (akan terus) dipikul oleh keturunan mereka. Petani harus yakin bahwa pendidikan adalah jalan menuju perbaikan keadaan di masa mendatang

Sekolah ini sekali lagi dibangun adalah bukan sekedar tempat belajar ansih tapi juga pada dasarnya mengembangkan pendidikan yang tidak memisahkan diri dari masyarakat justru sebaliknya berintegrasi di dalam lingkungan masyarakat. Sekolah ini tidak ingin menjadi sekolah yang hanya mengajarkan ILMU untuk pergi (jadi buruh atau pembantu rumah tangga di kota".

Ahirnya sekelumit tulisan ini bermaksud menggugah semangat kaum tani dimanapun berada untuk terus optimis dan yakin bahwa lewat model pendidikan yang tepat maka kaum tani secara perlahan bisa keluar dari keterbelakangan dan kebodohan yang menyelimutinya. Berbagai keterbatasan yang dihadapi sudah barang tentu tidak bisa diselesaikan sendiri. Untuk itu kami juga mengajak pada para pembaca untuk terus memberikan berbagai dukungannya baik pikiran, tenaga maupun dana untuk mendukung berdirinya sekolah-sekolah alternatif yang diprakarsai oleh rakyat.

RUU PM dan Potensi Konflik Agraria

2008-03-03T02:57:00.001-08:00

RUU PM dan Potensi Konflik Agraria

Oleh: Oki Hajiansyah Wahab

(Aktif di YABIMA Lampung)

Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM) disinyalir banyak kalangan merupakan bagian dari strategi rezim untuk mengikuti keinginan para investor asing yang ingin menanamkan modalnnya di Indonesia . Para pemerhati agraria khususnya menilai bahwasannya RUU PM hanya akan melegalkan praktek buruk investasi khususnya praktek kotor modal dan korporasi di lapangan agraria.

Kebijakan ekonomi Rezim SBY-Kalla yang sering disebut sebagai Triple Tracks Strategy yaitu Pro-Growth (Pro Pertumbuhan), Pro Employment (Pro Lapangan Pekerjaan) dan Pro Poor (Pro Orang Miskin). Perbaikan iklim investasi dijalankan dengan mendasarkan diri pada Inpres No 3 Tahun 2006 yang memuat beberapa program seperti : perubahan UU Penanaman Modal sehingga lebih pro investasi asing, percepatan izin usaha, peninjauan perda bermasalah yang menghambat investasi, penciptaan fleksibilitas ketenagakerjaan dengan perubahan UU yang lebih pro investasi.

RUU PM yang tengah digodok dirasakan juga erat kaitannnya juga dengan beberapa perubahan kebijakan di bidang pertanahan. Seperti kebijakan land Market (pasar tanah) yang gencar dikampanyekan Bank Dunia saat ini di seluruh dunia. Salah satu proyek deregulasi pertanahan dalam kerangka pasar tanah yang disarankan oleh Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia adalah apa yang disebut sebagai Land Administration Project atau Proyek Administrasi Pertanahan (PAP).

Ada satu titik masuk untuk melihat asal-usul PAP sebagai bagian dari strategi global Bank Dunia, yakni uraian Bab II dalam dokumen Bank Dunia berjudul Staff Appraisal Repor: Indonesia-Land Administration Project (SAR) dengan judul “Bank Experience, Strategy, and Rationale for Bank Involvemet.” PAP ini direncanakan berlangsung selama 25 tahun, dimulai dengan PAP I yang telah berlangsung sejak tahun 1995-2000. Untuk pelaksanaan PAP I (periode 1995-2000) saja, Bank Dunia memberikan hutang kepada Pemerintah Indonesia sebesar US$ 80 juta.

Selintas, tujuan PAP ini tampak akan menguntungkan rakyat Indonesia. Namun, dalam hal ini kita mesti membongkar secara sungguh-sungguh tujuan jangka panjang dari kepentingan Bank Dunia dalam mempromosikan pasar tanah ini. Sesungguhnya Bank Dunia menginginkan peran pemerintah sebagai penyedia tanah dikurangi otoritasnya. Bank Dunia juga hendak menghapus seoptimal mungkin para calo pertanahan. Tentunya hal ini bagus selama ia memang ditujukan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya tidak demikian, Bank Dunia lebih berpikir bagaimana membuat iklim investasi di Indonesia lebih nyaman bagi beroperasinya modal-modal besar, khususnya perusahaan-perusahaan multi/trans-nasional, dengan cara terciptanya mekanime penyediaan tanah yang lebih efisien.

Investasi dan Konflik Agraria

Seiring dengan masuknya arus modal asing ke Indonesia pasca diberlakukannnya UU Penanaan Modal Asing (UUPMA) oleh rezim Orde Baru tentunnya membawa beberapa perubahan signifikan. Monopolii penguasaan atas tanah mulai dijalankan oleh para investor, situasi inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan agraria. Gambaran mengenai ketimpangan dalam penguasaan tanah pertanian, pada dasarnya hanya sebagian dari persoalan ketimpangan agraria, yang lebih luas cakupan persoalan dan akibatnya. Sebagaimana diketahui bahwa pembahasan mengenai sumber-sumber agraria, berarti juga akan menyinggung bagian-bagian lain dari sumber kekayaan Indonesia, seperti hutan, laut, hasil bumi, berupa tambang dan berbagai jenis kekayaan lain.

Sampai tahun 1993 saja , perkebunan besar menguasai sekitar 3,80 juta hektar tanah, dalam hal ini oleh 1206 perusahaan. Dengan demikian, setiap perusahaan rata-rata menguasai 3.150 hektar Bandingkan dengan rata-rata luas usaha mayoritas kaum tani yang hanya 0,5 hektar (SP 1993). Satu perbandingan yang cukup menyesakkan dada ketika keinginan rakyat hanya untuk sekedar bertahan hidup harus dikalahkan oleh kepentingan para investor untuk menikmati keuntungan atas monopoli tanah yang mereka kuasai.

Mari kita tengok data lainnya , dari hasil Survei Pertanian (SP) tahun 1993, jumlah rumah tangga pedesaan yang menguasai tanah kurang dari 1 (satu) hektar, mencapai jumlah 84% (22.860.254 rumah tangga). Sementara mereka yang menguasai tanah di atas 1 hektar, hanya 16% (4.421.746 rumah tangga), dengan proporsi tanah yang dikuasai sebesar 69% (Laporan KPA pada ICCARD). Derasnya investasi inilah yang menyebabkan adanya satu proses monopoli atas tanah yang berujung pada satu situasi yang disebut ketimpangan agraria yang bermuara pada pemiskinan massal. Situasi inilah yang menyebabkan lahirnya konflik-konflik agraria di Indonesia.

Selanjutnya, hasil SP 2003 menunjukkan semakin miskinnya petani Indonesia. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah petani gurem tahun 2003 menjadi 56,5%. Tetapi selama periode tersebut, kenaikan persentase rumah tangga petani gurem di Jawa jauh lebih cepat dari luar Jawa. Menurut Sensus Pertanian 1993 (ST93) , persentase rumah tangga petani gurem di Jawa adalah 69,8%, sedangkan menurut Sensus Pertanian 2003 (ST03) menjadi 74,9% atau naik 5,1%. Di luar Jawa dalam ST93 sebesar 30,6% sedangkan berdasarkan ST03 meningkat menjadi 33,9% atau naik 3,3%. Artinya Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat 2,6% per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003.

Konflik agraria lahir sebagai dampak dari praktek kotor monopoli tanah dibawah payung kebebasan investasi. Sebagai satu ilustrasi tingginya angka konflik agraria di Indonesia dapat dilihat dari database kasus yang dimiliki oleh Konsorsium Pembaruan agraria (KPA) bahwasannya sampai tahun 2003 terdapat 1.753 konflik agraria. Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 1997 menerima 2.846 kasus pengaduan.

Hari ini pembahasan RUU PM yang notabene banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan ini juga didalam beberapa pasal di dalamnnya mendorong terjadinya liberalisasi di bidang pertanahan. Dalam draft RUU ini, pemerintah akan memberi fasilitas bagi korporasi dengan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun, HGB 80 tahun, Hak Pakai 70 tahun, dan cara pemberiannya diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus (Pasal 20). RUU ini jauh lebih hebat dari hukum agraria kolonial Belanda Agrarische Wet 1870 yang tujuannya sama persis yakni menarik investasi swasta di Indonesia. Pemerintah colonial Belanda saja hanya membolehkan pemakaian tanah semacam HGU (hak erpacht) selama 75 tahun.

Artinya ketika RUU PM disahkan maka dapat diprediksikan meningkatkanya krisis agraria di Indonesia. Satu hal yang pasti tak dapat dielakkan adalah semakin meningkatnya konflik-konflik agraria di Indonesia. Sayangnya hal ini sama sekali tidak menjadi rujukan dalam pembahasan RUU PM. Oleh karenanya wajar sekali anggaan bahwasannya ketika RUU PM disahkan adalah praktek kolaboratif antara kepentingan pemodal dan pemerintah yang ingin menggadaikan rakyat, bangsa dan negara.

Potret Suram Buruh Migran

2008-03-03T02:56:00.001-08:00

Potret Suram Buruh Migran

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab

(Asociate Researcher Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong )

Beberapa minggu terkahir media massa menyuguhkan kita kisah-kisah menyedihkan yang dialami para Buruh Migran Indonesia (BMI) di luar negeri. Cerita buruh migran di media massa hampir selalu berisi kabar duka. Kita kerap disuguhi cerita-cerita tragis buruh migran meliputi penganiayaan, pemerkosaan, hingga tidak dicukupi hak-hak dasarnya. Terkahir kasus meninggalnya seorang TKW asal Lampung di Malaysia, percobaaan pemberangkatan anak dibawah umur untuk dijadikan calon tenaga kerja di Malaysia dan tewasnya seorang TKI yang ditembak polisi di Malaysia.

Tahun 2006, 300-an buruh migran meninggal dunia di luar negeri, tetapi media tidak banyak mempersoalkan kematian yang tinggi ini. Hal itu karena tidak semua kasus kematian diketahui media. Tahun 2007 LSM Migrant Care mencatat 120-an buruh migran yang meninggal, sementara media di tanah air hanya melaporkan 30 kasus kematian (Sri Palupi, Kompas, 4/9/07). Data Satgas Perlindungan dan Pelayanan WNI KBRI Kuala Lumpur menyatakan setiap tahunnya lebih dari seribu BMI di Malaysia mencari perlindungan ke KBRI di Kuala Lumpur akibat ditelantarkan majikannya. Itu baru di Malaysia saja belum dinegara-negara lainnya yang juga terdapat banyak buruh migran asal Indonesia.

Kemiskinan

Desa-desa di Indonesia tak terkecuali di Lampung menjadi kantong utama kemiskinan. Laporan Kompas tahun 2004 yang menyajikan bahwa lebih dari 60% penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Desa kini tak lebih adalah penghasil perempuan dan anak buruh migran sektor informal, anak yang dilacurkan, korban trafficking, busung lapar, dan sebagainya. Di Propinsi Lampung sendiri menurut versi pemerintah terdapat 985 desa tertinggal atau 34 % dari total jumlah desa yang ada.

Data BPS Propinsi Lampung menyatakan bahwasanya jumlah penduduk Provinsi Lampung yang hidup di bawah garis kemiskinan sampai dengan Bulan Maret 2007 mencapai 1.660.700 jiwa atau 22,19 persen. Selanjutnya juga disebutkan bahwa 77,96 persen penduduk miskin berada di pedesaan. Lampung kini menjadi provinsi termiskin kedua di Sumatera atau provinsi termiskin kesembilan dari 33 provinsi .

Secara umum buruh migran Indonesia berasal dari keluarga petani, sulitnya mendapat pekerjaan yang layak di perkotaan dan mahalnya biaya pendidikan, membuat pemuda-pemudi bahakan anak-anak desa dibawah umur tergiur bujuk rayu untuk menjadi BMI. Harapannya tidak lain, selain hendak mengangkat tingkat kehidupan dirinya dan keluarganya. Persoalannya adalah bahwa seringkali pola pengiriman diikuti berbagai penipuan, manipulasi data oleh oknum-oknum PJTKI. Tidak jarang anak-anak dibawah umur yang semestinnya masih mengenyam pendidikan juga ikut menjadi korban eksploitasi.

Alasan ekonomi menjadi motif utama seseorang mengadu nasib ke luar negeri, Menjadi TKI tentu saja bukanlah tanpa alasan. Memilih peluang hidup yang lebih baik, mengadu nasib karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia dengan pendapatan yang cukup merupakan alasan utama yang sering diungkapkan para TKI.

Akibat kemiskinan dan ketidakmampuan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan berdampak pada melonjaknya angka migrasi warga Indonesia untuk bekerja ke luar negeri meningkat dengan tajam dalam sepuluh tahun terakhir. Data Depnakertrans RI menunjukkan selama 1999-2002 terdapat 1,355,694 orang yang bekerja di berbagai negara, 972,198 (71,1%) adalah perempuan dan 383,496 (28,1 %) laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang rendah mayoritas tidak lulus SD - jenis pekerjaan yang dapat diakses perempuan-perempuan ini adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Sapi Perahan

Soal lain yang juga harus dicermati dan juga menjadi akar masalah buruh migran adalah terintegrasikannya masalah buruh migran dalam kebijakan makro ekonomi sebagai komponen conditionality lembaga keuangan internasional. Seperti juga sektor ekonomi yang lain (pertanian, pertambangan, sumberdaya air), pada sektor penempatan buruh migran juga menjadi bagian dari persyaratan lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank). Setidaknya ini tercermin dalam dua dokumen penting yang sekarang ini menjadi acuan pokok kebijakan makro ekonomi Indonesia.

Dokumen pertama adalah, dokumen Post Program Monitoring IMF (Inpres No. 5/2003). Didalam dokumen ini, masalah penempatan buruh migran didorong untuk diintensifkan sebagai bagian dari mobilisasi devisa. Devisa yang masuk dari buruh migran diharapkan dapat memantapkan neraca pembayaran dan mendorong kecukupan devisa.

Dokumen kedua adalah Inpres No.3/2006 tentang Iklim Investasi. Instrumen ini adalah desakan World Bank sebagaimana yang disampaikan dalam 2 kali forum CGI (tahun 2005 dan 2006). Dalam masalah BMI, Pemerintah RI diharapkan merevisi UU No.39/2004 terutama untuk pasal-pasal yang dianggap menghambat iklim investasi penempatan buruh migran. Jelas sekali terlihat bahwa kondisi yang dipersyaratkan IMF dan World Bank adalah mobilisasi remitansi dan kelancaran investasi, dan tidak memperdulikan perlindungan buruh migran. Ini pula yang sekarang sedang giat dikampanyekan Menakertrans RI yang secara terang-terangan menargetkan perolehan remitansi dari buruh migran sebesar 186 trilyun rupiah pada tahun 2009.

Tampak jelas bahwasannya target perolehan devisa melalui remitansi dari buruh migran lebih menonjol dibandingkan dengan upaya serius untuk memberikan perlindungan bagi para BMI. Kondisi ini menempatkan BMI terkesan menjadi sapi perahan penghasil devisa bagi negara bagi pemerintah. Padahal, khususnya perempuan terbukti memberi kontribusi devisa yang sangat besar bagi negara ini. Menurut Depnakertrans RI, hingga semester I tahun 2006 ini saja remitansi buruh migran sudah mencapai 15 trilyun rupiah. Besarnya angka-angka ini terasa tidak sebanding dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para BMI kita di luar negeri.

Rendahnya Komitmen

Hingga saat ini memang belum ada inovasi baru dari Depnakertrans RI dalam upaya perlindungan BMI. Depnakertrans RI lebih kreatif memproduksi aturan-aturan yang memberatkan TKI dengan pungutan-pungutan. Undang-Undang yang ada barulah sekedar mengatur tentang penempatan TKI/BMI seperti regulasi yang mengatur perlindungan terhadap BMI masih sangat minim. Sikap proaktif atau tanggung jawab langsung Negara juga baru tampak ketika kasus,-kasus yang menimpa para BMI telah menimbulkan korban dan menjadi konsumsi publik.

Dibentuknya Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2007 belum menjadi jawaban atas berbagas persoalan yang menimpa para buruh migran kita. Seperti yang diperkirakan banyak kalangan, badan ini lebih banyak mengurusi masalah penempatan BMI dan kurang memperhatikan aspek-aspek perlindungan terhadap BMI. Hal ini disebabkan karena badan ini memang dibentuk hanya untuk mengambil-alih proses penempatan BMI yang sebelumnya berada di tangan Depnakertrans. Selanjutnya, Depnakertrans hanya berperan sebagai regulator dan BNP2TKI yang menjadi operator.

Mobilisasi tenaga kerja keluar negeri seringkali diluar batas kemanusiaan dan di sinilah letak pokok masalahnya, yakni keterbatasan negara dalam menjawab kebutuhan utama rakyatnya: lapangan pekerjaan. Juga, keterbatasan pemerintah memfasilitasi mobilitas tenaga kerja di dalam negeri, sekaligus dalam menata sistem ‘distribusi’ dan ‘’perlindungan’’ TKI di luar negeri.

Ke depan kita berharap pemerintah tentunnya harus lebih proaktif dalam upaya mencegah tindak penganiayaan terhadap para TKI. Perlu langka-langkah atau mekanisme tertentu untuk menjalankannya misalnya membangun kerja sama lebih intensif antara KBRI, PPTKIS, LSM berhubungan dengan ketenagakerjaan, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah juga harus membuktikan komitmenya terhadap BMI dengan menerbitkan Undang-Undang perlindungan bagi buruh Migran dan anggota Keluarganya dan membuat Bilateral Agreement yang melindungi BMI di luar negeri. Tanpa tindakan riil dan cepat serta antisipatif, kasus-kasus buruk yang menimpa BMI pastinnya akan terus terulang.

Lindungi Pahlawan Devisa

2008-03-03T02:55:00.003-08:00

Lindungi Pahlawan Devisa

(Catatan Untuk Hari Buruh Migran Internasional)

Oleh; Oki Hajiansyah Wahab (Mahasiswa Program Pasca Sarjana UNILA)

Mungkin tidak banyak dari kita yang tau bahwasannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 18 Desember sebagai Hari Buruh Migran Internasional. Tanggal tersebut di pilih karena pada tanggal 18 Desember 1990, Sidang Umum PBB telah meratifikasi sebuah konvensi perlindungan hak buruh migran dan keluarganya (the International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families).

Dalam pembukaan konvensi ini tertuang cukup jelas pentingnya perlindungan bagi para buruh migran. Salah satu alinea pembukaan menyatakan :“…Mempertimbangkan situasi kerentanan yang seringkali dialami buruh migran dan anggota keluarganya, antara lain pada ketidak-beradaannya di Negara asal pada kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi, yang timbul karena keberadaan mereka di Negara tempat mereka bekerja, Meyakini bahwa hak buruh migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai dimanapun juga, dan karenanya membutuhkan perlindungan Internasional yang layak.”

PBB melihat bahwa selama ini telah terjadi ketidakadilan terhadap nasib para buruh migran. Perlakuan tidak manusiawi (tindak kekerasan, pembayaran upah rendah, pelecehan dan eksploitasi seksual, perdagangan orang) menjadi sebuah kenyataan pahit dalam dinamika buruh migran saat ini. Globalisasi dengan keterbukaan informasinya telah menelanjangi perilaku tidak beradab segelintir para pengelola negara dan masyarakat yang bertindak sewenang-wenang terhadap para buruh migran.

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim buruh migran terbesar ternnyata sampai dengan saat ini ternyata belum meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Karenanya wajar jika sejak dimulainya pengiriman Buruh Migran Indonesia (BMI) hingga saat ini tidak banyak perubahan permasalahan hal tersebut seiiring tidak adanya perubahan intrumen yang tegas dan kepastian perlindungan terhadap hak-hak asasi buruh migran.

Sementara arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terus berlangsung sebagai akibat krisis ekonomi berkepanjangan dan paradigma bahwa BMI sebagai komunitas sebagai penghasil devisa negara tetap dipertahankan. Pemerintah memperkirakan jumlah BMI sekitar 2,1 juta yang berdokumen dan jutaan lainnya yang tidak berdokumen. Jumlah ini semakin meningkat setiap tahunnya, seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin merosot.

Minimnya perlindungan pemerintah terhadap buruh migran Indonesia menyebabkan rentetan masalah terus mendera BMI. Ironisnya situasi ini tidak juga direspon secara komprehensif oleh pemerintah. Karena lemahnya perlindungan dari pemerintah menurut data SBMI sepanjang tahun 2005 s/d 2007 kurang lebih terjadi 16.085 kasus BMI dengan berbagai bentuk dan metode pelanggaran yang semangkin canggih. LSM Migrant Care mencatat pada tahun 2007, 120-an buruh migran yang meninggal, sementara media di tanah air hanya melaporkan 30 kasus kematian (Sri Palupi, Kompas, 4/9/07).

Sampai saat ini menjadi buruh migran masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang berada di daerah-daerah kantong kemiskinan. Situasi ekonomi Indonesia yang tidakkunjung membaik pasca krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menjadi pendorong seseorang untuk bermigrasi. Harus jujur diakui juga bahwasannya BMI memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap GDP Indonesia. Menurut Menakertrans, Erman Suparno, pada tahun 2005 BMI memberikan kontribusi sebesar US$ 2,5 Milyar terhadap pendapatan negara. Dan sekitar US$ 3.5-4 milyar pada tahun 2006 yang di sumbangkan oleh BMI untuk bangsa ini.

BMI terbukti telah membantu menggerakkan sektor ekonomi publik di desa-desa dan juga telah membantu meningkatkan berbagai infrastruktur pendukung di desa-desa di berbagai daerah. Semua dana buruh migran itu juga berdampak pada meningkatnya jumlah dan mutu fasilitas umum serta kesejahteraan bagi para warga lainnya di daerah-daerah. Hal tersebut merupakan bukti nyata kontribusi yang diberikan oleh buruh migran kita bagi negeri ini.

Dengan meningkatnya jumlah aliran dana buruh migran yang masuk ke dalam negeri telah membantu tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga-keluarga para buruh migran. Hal ini tentunnya membantu tugas pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak.Di bidang pendidikan dana kiriman itu telah banyak membantu keluarga mereka untuk meningkatkan pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pembangunan ekonomi desa dan daerah sumbangan buruh migran juga berdampak sangat signifikan yaitu melalui aliran dana dari buruh migran yang masuk kemudian dipakai untuk membangun rumah dan berbagai kebutuhan primer maupun sekunder lain.

Namun, besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh BMI tidak serta merta menjadikan mereka mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Ironisnya, penderitaan berlapis-lapis harus dihadapi BMI sejak pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi terhadap BMI, menunjukkan begitu lemahnya posisi BMI.

Ironisnya hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kwalitas derajat instrumen regulatif yang melindungi buruh migran Indonesia. Lahirnya undang-undang yang mengurusi buruh migran (UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Tenaga Kerja) implementasinya terkesan masih hanya sebatas normatif. Secara keseluruhan masalah yang dihadapi BMI dari semua levelisasi penempatan terletak pada pengabaian hak asasi dari buruh migran dan menjadikan penempatan BMI semata-mata sebagai lalu lintas perniagaan semata.

Paradigma komoditif masih mendominasi politik pengelolaan buruh migran Indonesia. Menakertrans RI yang secara terang-terangan menargetkan perolehan remitansi dari buruh migran sebesar 186 trilyun rupiah pada tahun 2009.Tampak jelas bahwasannya target perolehan devisa melalui remitansi dari buruh migran lebih menonjol dibandingkan dengan upaya serius untuk memberikan perlindungan bagi para BMI. Kondisi ini menempatkan BMI terkesan menjadi sapi perahan penghasil devisa bagi pemerintah.

Kedepannya pemerintah harus segera menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara sesama negara asal dan negara tujuan BMI, menuntut pemerintah supaya segera meratifikasi Konvensi PBB Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya serta konvensi ILO nomor 97 dan 143 Tentang Kesamaan Kerja. Selain itu Instrument pokok yang harus segera disusun adalah pengikatan secara hukum internasional dalam kebijakan penempatan buruh migran, baik dalam bentuk bilateral agreement dan penyepakatan instrument multilateral. Depnakertrans dan BNP2TKI juga diharapkan juga segera membuat sistem perlindungan dan bantuan hukum serta segera meralisasikan pelayanan yang perlindungan mulai pra penempatan hingga pasca penempatan

Tentunnya kita semua berharap Indonesia dapat menjadi negeri yang memberi tempat yang layak bagi ‘perasaan’ dan ‘tangisan’ rakyatnya yang sedang bertaruh hidup di negeri orang. Bagaimanapun mereka adalah cermin bangsa kita sebagai negara yang belum sepenuhnya berhasil menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak bagi rakyatnya.

Lagi-Lagi Pelanggaran Konstitusi

2008-03-03T02:55:00.001-08:00

Lagi-Lagi Pelanggaran Konstitusi

Oleh : Oki Hajiansyah (Mahasiswa Magister Hukum UNILA)

Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik

Indonesia dengan sebaik-baiknyadan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Itulah janji yang diucapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih saat pelantikannya.

Persoalannya hari ini apakah SBY-JK benar-benar setia pada konstitusi serta menjalankannya?. Konstitusi sebagai grundnorm dari suatu negara yang merupakan cerminan dari kesepakatan tertinggi seluruh rakyat Indonesia. Thomas Paine mengatakan ”Constitutions is not the act of government, but the people constituing a government”. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, Pemerintah seharusnya melaksanakan amanah konstitusi secara mutlak, sebab hal tersebut sama artinya dengan menjalankan titah rakyat sepenuhnya.

Indonesia adalah satu dari tiga negara selain Taiwan dan Brazil yang telah secara tegas mencatumkan besaran angka persentase anggaran pendidikan di dalam konstitusinya. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 secara tegas disebutkan bahwasanya negara dalam hal ini pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Jika kita tafsirkan pasal tersebut maka sesungguhnya pelaksanaan ketentuan 20 persen itu tidak boleh ditunda-tunda lagi. Pelaksanaan anggaran secara bertahap seperti yang dilakukan pemerintah hari ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi. Ironisnya pelanggaran dalam memenuhi kewajiban konstitusi terus berulang setiap tahunnya

Alokasi anggaran pendidikan yang dibuat pemerintah dan disahkan oleh legislatif selama ini dinilai belum cukup signifikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional. Selama tiga dasawarsa ini tidak ada perubahan yang berarti mengenai anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 12 persen yang tercantum dalam APBN 2008 jelas kembali bertentangan dengan UUD1945. Meskipun anggaran pendidikan 2008 naik 0,2% dari anggaran pendidikan tahun 2007 yang hanya sebesar 11,8 persen tetap saja ini bertentangan dengan aturan konstitusi.

Meskipun telah ada putusan MK yang menyatakan bahwasannya kebijakan pemerintah yang hanya mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 20% dalam APBN dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) karena tidak sesuai (unvereibar) dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Putusan MK juga menyatakan bahwa keberadaan Pasal 31 UUD 1945 mempunyai sifat imperatif (dwingend recht) yang tidak dapat dielakkan selama masih tercantum dalam UUD 1945. Hebatnya dua kali putusan MK yang menyatakan bahwa pemerintah telah bertindak inkonstitusional tidak juga membuat jera pemerintah saat ini.

Ketidakpatuhan pemerintah pada komitmen 20 persen tersebut jelas menunjukkan pelanggaran terhadap konstitusi. Menaikkan alokasi anggaran pendidikan sekedarnya telah mencerminkan bahwa Pemerintah tidak cukup serius dalam melaksanakan amanat konstitusi dan harus dipandang tidak sesuai dengan moral konstitusi (morality of constitution) maupun semangat UUD 1945 (the spirit of constitution).

Uniknya meskipun seringkali melanggar konstitusi, dengan percaya diri pemerintah kembali menegaskan aturan tentang pengalokasian anggaran pendidikan pada aturan lainnya. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) disebutkan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”.

Akan tetapi, semenjak UU Sisdiknas tersebut disahkan, realitas di lapangan justru berkata lain. Penyusunan dan pengalokasian anggaran pendidikan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, ternyata tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Hal ini tentunnya memberikan gambaran tentang semakin banyaknya pelanggaran aturan yang telah dilakukan pemerintah. Ironisnya pelanggaran aturan tersebut terus berulang.

Lemahnya Komitmen

Diyakini oleh berbagai kalangan, salah satu akar permasalahan ini terjadi dikarenakan lemahnya kemauan politik (political will) pemerintah untuk memposisikan sektor pendidikan sebagai prioritas yang utama. Hal ini bisa dilihat dalam data perbandingan antar negara dalam hal anggaran pendidikan yang diterbitkan oleh UNESCO dan Bank Dunia tahun 2004 dalam “Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization (Indonesia Education Sector Review), Volume2.”

Laporan ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terendah dalam hal pembiayaan pendidikan. Pada tahun 1992, menurut UNESCO, pada saat Pemerintah India menanggung pembiayaan pendidikan 89% dari keperluan, Indonesia hanya menyediakan 62,8% dari keperluan dana bagi penyelenggaraan pendidikan nasionalnya. Jika dibandingkan dengan negara tetangga anggaran pendidikan kita juga amat rendah jika dibandingkan dengan  Singapura (27 persen), Malaysia (22 persen) dan Thailand (21 persen).

Disisi lain Lemahnya kesadaran hukum (lawlessness) para pejabat negara untuk mematuhi ketentuan konstitusi menyebabkan upaya tersebut menjadi tidak maksimal. Alasan yang dikemukakan oleh Komisi X DPR bahwa RAPBN yang datang dari pemerintah sejak semula tidak mempunyai goodwill tidaklah dapat diterima. Melepaskan tanggung jawab bukanlah solusi yang diinginkan rakyat. Sebab bagaimanapun juga anggaran adalah hasil kajian bersama antara Pemerintah dengan DPR secara institusional. Kewenangan legislative review yang dimilik oleh DPR seharusnya dapat difungsikan secara maksimal jika mereka memang benar-benar serius memperjuangkan aspirasi rakyat. DPR dapat membentuk Pansus Anggaran Pendidikan guna mengatasi berlarut-larutnya pelanggaran konstitusi secara berjamaah.

Jika komitmen pemerintah terhadap pengakan konstitusi, maka pada tahun-tahun mendatang niscaya akan terjadi kembali pelanggaran konstitusi secara berjamaah dan bisa dipastikan akan terjadi krisis konstitusi yang berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat, khususnya kalangan terpelajar dan akademisi, terhadap legitimasi Pemerintah yang saat ini berkuasa.

Upaya Rakyat

Berbagai upaya untuk mendesak pemenuhan kewajiban konstitusi (constitutional obligation) pemerintah untuk segera mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD tentunnya harus terus dilakukan. Pergulatan melalui jalur Judicial Review di Mahkamah Konsititusi sampai dengan saat ini memang belum memberikan hasil yang memuaskan dalam arti kata pemerintah masih terus melakukan pelanggaran konstitusi. Padahal Mark Elliot dalam bukunya “The Constitutional Foundations of Judicial Review” memaknai pengujian undang-undang sebagai tindakan warga negara dalam mencari keadilan yang hakiki yang tidak boleh dianggap biasa oleh siapa pun.

Sebenarnya, upaya yang sama dapat pula dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Daerah di wilayahnya masing-masing yang dianggap bertentangan dengan UU Sisdiknas ke hadapan Mahkamah Agung MA). Jika kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusional ini telah terbangun dalam sistem kehidupan berdemokrasi kita, niscaya seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat akan bersatu-padu guna mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi.

Akankah perkataan manis dari pemimpin kita yang mengatakan ”Saya takut jika melanggar Konstitusi” dan bahkan di dalam kesempatan sidang Inter-Parliamentary Union (IPO) juga berani menghimbau seluruh negara di dunia supaya memberikan keseriusan untuk menaikkan anggaran pendidikannya, diikuti pula dengan langkah yang nyata?

Konflik Agraria dan Amuk Massa

2008-03-03T02:54:00.001-08:00

Konflik Agraria dan Amuk Massa

Oleh: Juniardi dan Oki Hajiansyah Wahab

( Mahasiswa Program Magister Hukum UNILA)

Dewasa ini sengketa tanah di Lampung menjadi momok yang menakutkan semua pihak, entah itu warga biasa, pemerintah, maupun pemilik modal atau dunia usaha. Konflik agraria berkembang ke arah yang semakin mengkhawatirkan, sengketa tanah semakin menggurita, kompleks, menahun, dan tak pernah jernih dan tuntas.

Peristiwa amuk massa petani plasma PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) di Way Kanan beberapa hari lalu menjadi bukti bahwasannya perlahan tapi pasti konflik-konflik agraria yang tidak kunjung terselesaikan hanya akan menjadi "bom waktu" yang siap meledak setiap saat. Situasi ini ditambah runyam ketika tidak adanya kepastian penyelesaian dari pemerintah daerah dan pusat.

Amuk massa yang dilakukan oleh para petani plasma merupakan ekspresi kekecewaan atas berlarut-larutnya penyelesaian konflik yang mereka hadapi. Terlihat bahwasannya tanah tidak dapat dipisahkan dari petani atau warga pedesaan. Setiap usaha memisahkan tanah dari pemiliknya, cepat atau lambat akan menimbulkan pergolakan.

Amuk massa yang dipicu kekecewaan petani plasma pada pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur yang dianggap tidak transparan mengelola usaha koperasi. Sebelumnya juga kekecewaan massa atas putusan Pengadilan Negeri (PN) yang mengalahkan gugatan patani plsama terhadap PT BNIL yang menuntut koperasi membayar sewa tanah dan pengembalian sertifikat diduga sebagai pemicu terjadinnya amuk massa.

Pola-pola “kemitraan inti plasma” belakangan sering menjadi persoalan yang memicu konflik. Kemitraan yang awalnya dikampanyekan akan mengentaskan kemiskian pada pelaksanaanya justru memiskinkan rakyat, para petani plasma justru terjebak hutang tak berkesudahan Sejak tahun 1996 , sekitar 2000 petani dari 11 desa di kabupaten Way Kanan yang memiliki lahan 4.000 hektare ini, sepakat membangun kemitraan dengan PT BNIL untuk perkebunan kelapa sawit. Sertifikat lahan petani kemudian diagunkan pada Bank oleh perusahaan.

Dalam perjanjian awal disepakati bahwa pola kerjasama dan pengolahan sawit dengan pola bagi hasil yang diperoleh dari perkebunan Sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Perkebunan dan pengolahan dilaksanakan dan diserahkan kepada petani, sedangkan pupuk dan materi tambahan lainnya menjadi tanggungan perusahaan. Setelah kebun menghasilkan Buah Kelapa Sawit hasilnya akan dibeli dan diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO). Hasilnya 70 % akan menjadi hak petani dan sisanya 30% akan digunakan untuk membayar angsuran perusahaan pada bank.

Tidak transparannya pihak perusahaan dalam pengelolaan kerjasama kemitraan justru menyebabkan petani sebagai plasma terus menjadi korban. Petani plasma yanag hanya menerima Rp85/kg dari penjualan tandan buah segar (TBS), itupun diserahkan diserahkan per tiga bulan. Rata-rata plasma menerima bagian sebesar Rp50 ribu/hektare per triwulan. Situasi tersebut tentunnya akan jauh berbeda jika petani menggarap sendiri tanahnnya.

Perusahaan inti yang diharapkan membina petani plasma, justru memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk menciptakan struktur pasar monopsonis. Inti menjadi penentu harga untuk produk-produk yang dihasilkan petani plasma, sedangkan para petani plasma hanya menjadi penerima harga karena kemampuan dan daya tawar yang rendah.

Kekuatan dan privilege perusahaan inti sendiri sebenarnya atas bantuan dan fasilitas tertentu yang diberikan birokrasi pemerintahan. Menariknya, pola inti-plasma ini juga sangat digemari oleh birokrasi, politisi dan tentunya perusahaan swasta, karena di samping secara ekonomis fisibel, menguntungkan, dan mudah dilaksanakan, juga secara politis justifiable karena seakan-akan telah mengembangkan pola kemitraan yang baik.

Berbagai usaha dan perjuangan pengambilalihan kembali lahan milik petani yang dikuasai PT. BNIL perkebunan justru menimbulkan teror, intimidasi dan kekerasan terhadap kaum tani . Tidak jarang juga berbagai tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Situasi ini menguatkan dugaan yang mengindikasikan adanya keberpihakan oknum-oknum aparat pada pihak tertentu dalam penyelesaian konflik.

Kerja sama politik yang cukup rapi antara pemburu rente dan perumus kebijakan, ditambah oleh gejala penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh para birokrat dan politisi itu sendiri telah membelokkan tujuan awal yakni untuk memajukan sektor pertanian. Akibat berikutnya adalah petani tetap menjadi korban. Situasi inilah kurang-lebihnya apa yang membuat orang gampang mengamuk dan melampiaskannya lewat amuk massa.

Amuk massa sendiri merupakan gejala anomie (anomi) dalam konsep sosiologis Emile Durkheim. Anomi menunjukkan gejala masyarakat yang kehilangan norma-norma sosial yang disepakati bersama. Anomi dapat mewujud dalam bentuk hilangnya konsensus dan solidaritas sosial sehingga timbul disorganisasi sosial berupa lemah dan runtuhnya struktur dan kultur yang selama ini dianggap mapan.

Tanah dan Tani

Salah satu hal terpenting dalam kehidupan petani adalah akses terhadap tanah sebagai sumber penghidupan. Rakyat khususnya petani membutuhkan tanah-tanah untuk sumber kehidupan dan kelanjutan hidup mereka, sedangkan pihak lainnya pada umumnya memerlukan tanah-tanah tersebut untuk kegiatan usaha ekonomi dalam skala besar.

Lampung sendiri merupakan provinsi dengan kepadatan agraris yang tinggi, yakni sekitar 386 jiwa hingga 400 jiwa per kilometer persegi. Artinya, setiap petani di Lampung kini terbilang petani gurem karena memiliki lahan hanya seluas rata-rata antara 0,25-0,30 hektar, dan bahkan mengecil. Ironis memang Lampung yang terlihat kosong, tetapi setiap jengkal tanah itu sebenarnya sudah dikapling para pengusaha besar.

Akumulasi dan monopoli penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya telah menciptakan ketimpangan yang sangat serius yang pada gilirannya telah mendorong konflik-konflik agraria, kondisi ketidakadilan sosial dan juga menciptakan kemiskinan massal. Karakteristik konflik atau sengketa tanah di Lampung sendiri semenjak pada periode 1980-an merupakan konflik antarsektor, dengan dominasi masalah terletak antar sektor pertanian dan industri.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung menyebutkan bahwa jumlah sengketa tanah di seluruh wilayah Lampung tahun 2006-2007 sebanyak 75 kasus. Sementara di Lampung sendiri menurut BPN masih terdapat 82 kasus dan konflik tanah yang belum terselesaikan. Sementara penelitian yang dilakukan Oleh Dewan Rakyat Lampung (DRL) menunjukan bahwa di Lampung sekurang-kurangnya telah terjadi 92 kasus sengketa tanah seluas 437.002,52 hektare.

Akibat konflik tersebut 134.750 Kepala Keluarga (KK) petani tidak mempunyai tempat tinggal dan harus hidup secara berpindah-pindah atau nomaden.

Dari tahun ketahun, ketimpangan struktur agraria akibat monopoli atas sumber-sumber agraria telah menyebabkan kemerosotan dan keterbelakangan kehidupan kaum tani Indonesia di semua aspek, mulai dari aspek sosial-ekonomi, politik dan budaya. Siswono Yudo Husodo menyatakan, bahwa selama puluhan tahun telah terjadi proses penyempitan tanah pertanian petani seiring dengan lepasnya penguasaan/ pemilikan tanahnya lewat berbagai cara yang mendorong pada proses pemiskinan petani.

Lemahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan petani khususnya petani plasma membuat konflik semakin berlarut-larut. Dalam situasi ini tentunya rakyat merasa ada semacam diskriminasi hukum. Untuk mengatasi hal ini pemerintah sudah seharusnya mengayomi rakyat, melayani rakyat, dan berbuat sesuatu untuk rakyat. Negara dibentuk di antaranya adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Sudah selayaknya negara seharusnya justru menciptakan tatanan hukum yang progresif, yang mampu melindungi rakyatnya.

Di Balik Rencana Amandemen UUPA 1960?

2008-03-03T02:53:00.001-08:00

Di Balik Rencana Amandemen UUPA 1960?

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab (Aktif di YABIMA)

Hingga tahun kedua masa pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) belum mampu memenuhi janji-janjinya untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Sebut saja kebijakan-kebijakan yang diterbitkan SBY-JK dalam tahun pertama pemerintahannya —misalnya dua kali kenaikan harga BBM dalam waktu kurang dari setahun dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”— bukannya kemakmuran yang diciptakan, namun sebaliknya satu kemerosotan dan kesengsaraan yang justru diperluas.

Tak ayal, situasi yang diciptakan SBY-JK justru bertolak-belakang dengan seluruh janji-baik yang dinyatakan ke seluruh negeri pada saat kampanye. Nyatanya, SBY-JK tidak bisa berkelit dan harus mengakui bahwa kinerja pemerintahannya tidak maksimal.. Adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri bila kebijakan politiknya dengan menaikkan harga BBM dua kali dalam setahun telah menjadi kebijakan yang menyebabkan meroketnya angka inflasi sampai lebih dari 17 persen. Inflasi tahunan Maret 2006 terhadap Maret 2005 mencapai 15,74%. Sementara dalam tahun APBN 2006 ditetapkan berkisar 8%. Demikian juga dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, ternyata juga tidak berhasil diraih. Dimana, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2006 hanya berkisar 4,35%. Sementara, dalam APBN tahun 2006 ditargetkan 6,2% pada akhir tahun. Juga merupakan fakta bila kegagalan-kegagalan dalam pemerintahan SBY-JK telah mendongkrak naiknya jumlah pengangguran seantero negeri. Sampai dengan akhir tahun 2005, pengangguran terbuka mencapai 10,8 juta orang. Angka ini bila ditambah dengan pengangguran yang kategorinya pekerja informal dan yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu bisa mencapai tidak kurang dari 105 juta orang. Selanjutnya, asumsi setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mampu menyerap tenaga kerja baru sekitar 300-500 ribu, ternyata hanya sebuah obsesi belaka. Faktanya dengan penambahan hampir 2 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya, pemerintahan SBY-JK tidak mampu memecahkan problematik pengangguran yang kian hari semakin bertambah luas ini.

Di tengah menipisnya kepercayaan Rakyat, Pemerintahan SBY-JK menyelipkan draft amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai UUPA 1960. Sebagai suatu kebijakan dan tindakan politik, draft ini tidak bisa dilihat sebagai gejala yang netral-tanpa kepentingan. Draft amandemen ini tentunya terkait erat dengan mainstream kebijakan politik SBY-JK yang masih saja ngotot berharap mampu menarik hati para investor asing. Amandemen atas UUPA 1960 adalah salah satu usaha politik dari pemerintahan SBY-JK untuk mengeluarkan pasal-pasal krusial yang saat ini didakwa sebagai biang dari seretnya investasi. Berkali-kali, administratur SBY-JK—khususnya dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)—menyatakan bahwa amandemen ini dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum sekaligus sebagai jaminan ‘guna mendukung investasi’. Pemerintah juga tengah menyiapkan 11 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Keppres dalam KTT Infrastruktur (Kompas (14/01/2005). Masalah ketentuan atas tanah, khususnya ketentuan hukum mengenai pengadaan (pembebasan) tanah yang efisien, menjadi salah satu aspek yang hendak dikedepankan. Lebih lanjut, melalui upaya amandemen UUPA tersebut akan mendorong tercapainya tujuan besar dengan apa yang disebut sebagai pasar tanah yang wajar/adil (equitable land market) serta pasar tanah yang terbuka dan bebas (free land market).

Tindakan SBY-JK yang lebih memilih jalan ‘amandemen’—bukan menyusun rancangan Undang-Undang sebagaimana yang coba ditempuh pemerintahan Megawati-Hamzah—adalah tindakan yang disengaja untuk meminimalisasi ketegangan politik yang sudah pasti akan merugikan kekuasaannya. Pengalaman sebelumnya yang mendapati protes luas dari rakyat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum masih belum hilang dari ingatan. Perpres yang awalnya menjadi komoditi yang hendak dipromosikan kepada para investor pasca pelaksanaan Infrastructure Summit 2005 nyatanya tidak cukup kuat untuk meyakinkan para investor yang teramat kental dengan semboyan “wait and see’. Hanya sebagian kecil investor yang memberanikan diri untuk merealisasikan komitmen investasinya di sektor infrastruktur.

Komentar pakar Hukum Agraria Gunawan Wiradi dalam “Tanggapan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)” yang disampaikan dalam konsultasi publik Penyempurnaan/Amandemen Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa secara esensi “penyempurnaan UUPA ini lebih banyak menekankan pada aspek (hak) pengelolaan atas sumber-sumber agraria, namun bukan pada reforma agrarianya. Makna dari kritik di atas sebenarnya bisa dipahami dengan mempertanyakan “mengapa pemerintah tidak menekankan aspek reforma agraria terlebih dulu, setelah itu baru membicarakan masalah hak (lebih tepat, kewajiban) negara untuk mengelola sumber-sumber agraria?” Melalui kalimat tersebut—yang sepintas seolah hanya mengubah diksi dalam kalimat—namun secara esensi terdapat suatu penekanan yang berbeda. Penekanan yang lebih mementingkan pentingnya law-enforcement dan hak negara dalam mengelola sumber-sumber agraria mengandung potensi yang bisa bertentangan dengan reforma agraria.

Indikasi ini semakin kuat manakala kita mengaitkan rencana amandemen atas UUPA 1960 dengan kebijakan Land Management Policy and Development Project (LMPDP). Kebijakan ini merupakan kelanjutan kerjasama antara pemerintah RI dengan Bank Dunia yang telah dirintis sejak Land Administration Project (LAP) Tahap I sejak 1994 atau tepatnya dari tahun 1995 hingga tahun 1999. Setelah berakhirnya LAP I kemudian dilanjutkan dengan LAP II yang rencananya akan dilaksanakan mulai Tahun 2000. Akibat adanya kemoloran waktu pelaksanaan dan juga akibat situasi politik dalam negeri, dimana pada saat itu pemerintahan yang ada mendapat tekanan agar mengurangi bahkan menghentikan utang baru, maka LAP II yang pada dasarnya merupakan proyek persiapan LMPDP baru bisa dilaksanakan dari tahun 2001 hingga 2004. Sementara, proyek LMPDP sendiri direncanakan akan dilaksanakan dari 2004 hingga 2009. Melalui proyek yang didanai oleh Bank Dunia (World Bank) dan menghabiskan dana pinjaman sekitar 65,6 juta dolar AS ini, pemerintah Indonesia menyepakati satu konsepsi Bank Dunia yang hendak menciptakan market led land-reform di Indonesia. Secara umum maksud dari proyek LMPDP adalah hendak mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan kegunaan penuh dari tanah secara berkelanjutan. Tujuan tersebut pada dasarnya juga merupakan kelanjutan dari Proyek LAP I yang mendasarkan pada sejumlah argumen bahwa peningkatan keamanan tanah (land tenure security) akan mengurangi konflik, mendorong peningkatan investasi, dan meningkatkan pinjaman (kredit) melalui sertifikat tanah sebagai agunan.

Dengan demikian, secara keseluruhan argumentasi yang hendak dikemukakan melalui berbagai proyek LAP I, LAP II dan LMPDP adalah bahwa UUPA No 5 Tahun 1960 sudah ”usang” dan harus di amandemen (revisi). Karena dalam konsideran ataupun sejumlah besar pasal dalam batang tubuhnya dari UUPA menghambat bagi investasi kapitalisme monopoli internasional di sektor agraria. Inilah maksud sesungguhnya dari rencana amandemen (revisi) UUPA yang ditargetkan selesai pertengahan tahun ini. Satu maksud yang hendak mengubah fungsi sosial sekaligus fungsi dari sumber-sumber agraria (tanah) menjadi sekedar ”komoditi” dengan menerapkan konsepsi “free land market”. Sebuah konsepsi yang menekankan pentingnya pasar tanah yang terbuka dan bebas. Dampaknya sudah dapat dipastikan yakni ketimpangan pada struktur penguasaan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria akan semakin tinggi.

Tujuan amandemen (revisi) UUPA akan semakin terang bila kemudian dikaitkan dengan satu kebijakan yang baru saja diterbitkan oleh Pemerintahan SBY-JK baru-baru ini, yaitu dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 Tahun 2006 yang ditandatangani akhir Februari 2006. Melalui Inpres tersebut pemerintah menetapkan serangkaian paket kebijakan dalam kerangka perbaikan dan peningkatan iklim investasi. Paket kebijakan yang komprehensif ini paling tidak memiliki tumpuan pada beberapa pilar utama, yaitu pertama paket kebijakan untuk menggerakkan pembangunan infrastruktur dan investasi pada umumnya. Kedua, paket kebijakan untuk memperbaiki sistem kepabeanan, perpajakan, perizinan investasi dan berbagai prosedur birokrasi guna mempercepat proyek-proyek besar yang tertunda.

Pertahankan UUPA Tahun 1960 Sebagai payung Hukum Agraria

Sejak ditetapkan pada tanggal 24 September 1960, UUPA bermaksud untuk mengatasi dualisme hukum yang masih berlaku berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber agraria di Indonesia, yaitu hukum barat warisan Belanda Agrarisch Wet 1870 dan hukum adat. Dengan demikian, UUPA 1960 merupakan hukum nasional yang baru yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan baru di lapangan agraria dan ditujukan pada pencapaian tatanan agraria yang adil. Terutama pentingnya perlindungan bagi golongan ekonomi lemah (buruh tani dan petani miskin). Namun demikian, UUPA 1960 yang memberi legitimasi secara formal terhadap pelaksanaan Reforma Agraria dan terlebih pelaksanaan Land Reform di Indonesia, sejauh ini tidak bisa disimpulkan bahwa UUPA 1960 telah dijalankan.

Meski upaya untuk melaksanakan UUPA 1960 dengan dijalankannya program Land Reform secara terbatas pada era Pemerintahan Soekarno, yaitu dari tahun 1962-1964, telah dilakukan. Namun, sejak lahirnya Orde Baru hingga saat ini, UUPA 1960 hanya ditempatkan sebagai produk hukum semata. Pembangunan pertanian tidak menyandarkan pada pentingnya pelaksanaan reforma agraria yang sejati terlebih dahulu. Kebijakan pembangunan pertanian dan pada sektor agraria lainya sepenuhnya diorientasikan pada target pertumbuhan dan produktivitas pertanian. Revolusi Hijau di masa pemerintahan Soeharto dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan pada masa pemerintahan SBY-JK saat ini, justru semakin menciptakan tingginya ketimpangan struktur penguasaan dan monopoli kepemilikan atas sumber-sumber agraria.

Dari tahun ketahun, ketimpangan struktur agraria dengan adanya monopoli atas sumber-ssumber agraria semakin hebat. Jumlah pemegang konsensi dalam bentuk Hak Guna Usaha (HPU) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ataupun konsensi untuk pertambangan semakin intensif dan masif. Secara aktual, proses pemberian konsensi tersebut telah banyak meminggirkan bahkan mengambil tanah-tanah rakyat baik tanah garapan (land grabbing) maupun terhadap areal pemukiman. Bahkan, data yang mampu dihimpun oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga tahun 2001, berjumlah sekitar 1.753 kasus sengketa agraria yang melibatkan rakyat, instansi pemerintah (termasuk militer) dan instansi swasta (perkebunan dan kehutanan).

Selain itu, alih fungsi lahan juga merupakan gejala yang meluas dan tinggi intensitasnya. Penyusutan lahan tersebut terjadi akibat alih fungsi lahan dari areal sawah ke pemanfaatan untuk bangunan, akomodasi pariwisata, ruko dan lain sebagainya. Oleh karenanya alih fungsi lahan yang demikian juga akan berdampak pada tingkat produktivitas bahan pangan (beras) dan selanjutnya akan mengancam ketahanan pangan secara nasional. Jumlah ini akan semakin bertambah luas bila dihitung dengan apa yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Dari data BPS dalam waktu 10 tahun terakhir telah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 80.000 ha per tahun. Selama periode 1999-2002 telah terjadi pengurangan lahan sawah seluas 563.159 hektar, atau rata-rata 187.720 hektar per tahun. Sementara, akibat monopoli penguasaan atas sumber-sumber agraia dengan tidak adanya upaya untuk menjalankan Reforma Agraria yang Sejati, jumlah petani miskin dan buruh tani juga semakin bertambah. Hasil Sensus Pertanian 2003 yang disampaikan oleh Direktur Statistik Pertanian BPS,. menunjukkan semakin miskinnya petani Indonesia. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah petani gurem tahun 2003 menjadi 56,5%. Rumah tangga pertanian naik dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,4 juta tahun 2003. Selanjutnya, selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat 2,6% per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta tahun 2003.

Dari keadaan yang terpaparkan tersebut, semakin menjelaskan bahwa krisis agraria di Indonesia, meningkat semakin tajam, luas dan dalam, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kemerosotan dan keterbelakangan kehidupan kaum tani Indonesia di semua aspek, mulai dari aspek sosial-ekonomi, politik hingga budaya merupakan kejadian yang tak tertahankan dan memerihkan hati. Oleh karenanya, hanya dengan menjalankan Reforma Agraria Sejati, yaitu dengan konsekuen mempertahankan sekaligus melaksanakan UUPA tahun 1960 dan menyelesaikan sejumlah sengketa agraria, kehidupan kaum tani dapat dimajukan dan ditingkatkan.

Demokrasi Untuk Burma

2008-03-03T02:52:00.002-08:00

Demokrasi Untuk Burma

Oleh: Oki Hajiansyah (Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Lampung)

Sepekan terakhir perhatian masyarakat dunia tertuju pada Burma (kini Myanmar) sebuah negara multi etnis berpenduduk 53 juta yang terletak di Asia Tenggara. Mayoritas populasi di Myanmar adalah orang Burma (sekitar 68%), sisanya terdiri dari etnik-etnik minoritas seperti etnis Shans, Karens, Rakhines, Tionghoa, India, Mons dan kelompok-kelompok etnis kecil lainnya.

Dalam tulisan ini saya lebih suka memakai nama Burma dibandingkan dengan Myanmar. Pada tahun 1989 Dewan Penguasa Militer menganti nama ”Republik Sosialis Persatuan Burma" menjadi Myanmar. Perubahan nama tersebut sengaja dilakukan oleh rezim militer Birma untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional kalau ada negara baru yang bernama Myanmar, dan sengaja menggusur sejarah demokrasi rakyat Birma. Beberapa negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat, hingga kini tetap menyebut Myanmar sebagai Burma, sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat berikut kalangan pro demokrasi di Burma dan kritik terhadap tindakan otoriter Junta Militer.

Sejak tahun 1962 saat Jenderal Ne Win, melakukan kudeta militer dan merampas kekuasaan dari Perdana Menteri U Nu krisis politik yang tak kunjung henti-hentinnya terjadi di Burma. Terakhir krisis kembali terjadi dan pemicunnya adalah kebijakan pemerintahan junta militer yang menaikan harga BBM hampir 500 persen.Akibatnya harga gas naik 5 kali lipat, harga bensin dan diesel naik 2 kali lipat, tarif bis juga naik 2 kali lipat dari sebelumnya.

Kebijakan ini memicu gelombang aksi ratuan ribu massa yang dipimpin oleh mahasiswa pelajar , aktivis politik oposisi dan tak terkecuali para biksu di Burma. Para biksu Budhis yang biasanya lebih banyak berdoa dan melakukan meditasi justru memimpin aksi-aksi protes, pagoda-pagoda di Burma berubah menjadi pusat gerakan massa. Para biksu Budhis berubah menjadi barisan paling depan yang membongkar kezaliman rezim militer yang telah berlangsung selama 45 tahun. Perlawanan para biksu merupakan simbol betapa kearifan tidak lagi hidup dalam keseharian junta militer yang memerintah.Ironisnya gelombang aksi damai rakyat Burma justru dihadapi dengan kekerasan dan berbagai tindakan represif serta penangkapan yang dilakukan oleh para polisi dan tentara .

Gelombang protes ini dinilai sebagai sebuah babak baru dalam sejarah penentangan rakyat Burma terhadap junta militer yang telah menghancurkan demokrasi. Gelombang protes kali ini dinilai merupakan yang terbesar sejak demonstrasi prodemokrasi tahun 1988 yang ditindas secara brutal oleh rezim militer. Kini masalahnya bukan persoalan kenaikan harga BBM semata melainkan sudah tertuju pada penentangan langsung terhadap pemerintahan tangan Junta Militer.

Akar dari krisis politik di Burma sebenaranya bersumber pada keengganan pemerintahan junta militer pimpinan Jenderal Than Shwe untuk melakukan reformasi politik terkait dengan upaya penegakan HAM dan demokrasi di negara tersebut. Sejak junta militer berkuasa di Burma tahun 1962, tanda-tanda demokratisasi tak kunjung datang. Menurut perkiraan PBB, jumlah tahanan junta militer di Burma mencapai lebih dari 1.000 orang.

Pada tahun 1990 Burma sebenarnya pernah mengadakan pemilihan umum federal. Hukum Negara Militer dan Dewan Orde Pemulihan (the military State Law and Order Restoration Council-SLORC) mengizinkan pemilihan umum multipartai.Saat itu NLD (Partai Nasional Demokratik) yang dipimpin oleh Suu Kyi memenangkan pemilihan anggota parlemen dengan suara mutlak. NLD memperoleh suara 80% dari jumlah pemilih. Ironisnya hasil Pemilu tersebut tidak diakui oleh junta militer dan Suu Kyi pun ditahan oleh junta militer bersama dengan sejumlah tokoh oposisi dan pejuang hak asasi manusia lainnya.

Tragedi 888 (8 Agustus 1988) dan pembatalan Pemilu demokratis yang dimenangkan kelompok sipil NLD merupakan tonggak-tonggak matinnya demokrasi di Burma.

Sejak saat itu persoalan demokratisasi menjadi persoalan yang berulang-ulang menyulut krisis politik dinegara tersebut. Pemerintahan junta militer mengontrol dan melarang media massa yang acapkali mengkritik kebijakan pemerintah.

Suu Kyi kemudian memperoleh nobel perdamaian tahun 1991 atas semangatnya melakukan perlawananan politik dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi Sampai dengan sat ini Suu Kyi masih diangga oleh rakyat Burma sebagai inspirator dan simbol gerakan demokrasi yang menentang emerintahan junta militer.

Disisi lain akibat pemerintahan junta militer situasi kemiskinan tetap menyelimuti rakyat Burma. Burma sebanarnya adalah negara yang kaya dengan minyak dan gas tapi mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Di bawah junta militer jumlah pengangguran mencapai 20 juta orang pada tahun tahun 2005. Hal ini tentunnya diperparah dengan tingkat inflasi yang terus membengkak dan menyeret rakyat Burma ke jurang kemiskinan yang dalam.

Beberapa pengamat mensinyalir bahwasanya tegaknya rezim junta militer di Burma juga akibat dari dukungan politik dan ekonomi dari Cina, Rusia dan India yang selalu membela tindakan rezim junta militer. Cina dan Rusia menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dimaksudkan untuk mendorong demokrasi di Burma pada awal tahun 2007 dengan alasan bahwa situasi di Burma adalah sepenuhnya masalah dalam negeri. Padahal jika diperikasa dengan seksama ternyata Cina emeiliki kepentingan yang cukup besar untuk meraih kontrol terhadap sumber daya alam di Burma.

Babak Baru Demokrasi

Burma adalah sebuah negeri penuh ironi dan paradoks, ketika seisi peradaban bumi bergerak menuju demokratisasi, Burma sebaliknya menjauhi kaidah-kaidah demokrasi. Persoalan besar di Burma saat ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dankehidupan demokrasi yang dilakukan junta militer. Sejak militer berkuasa praktis rakyat burma tidak bisa menikmati kebebasannya. Sembilan belas tahun lebih rakyat Burma berjuang melawan kekuasaan militer yang menggunakan kekerasan dan cara-cara tidak demokratis dalam merebut dan mempertahankan kuasa politiknya di Burma.

Persoalan Burma tidak harus dilihat sebagai masalah internal mereka, tetapi harus sudah dibawa sebagai masalah dunia internasional.Bahwa Perjuangan demokrasi merupakan syarat pokok bagi pergerakan demokrasi di Burma untuk membuka ruang politik yang lebih adil dan kemandirian di bidang ekonomi. Peta jalan demokrasi yang pernah diharapkan akan menjadi solusi damai di Burma ternyata makin jauh dari kenyataan.

Masyarakat dunia kini tengah menunggu sikap dunia internasional terhadap situasi di Burma yang kian terpuruk. Dalam konteks ini, ada tiga point penting yang semestinya menjadi fokus kekuatan politik internasional: 1) percepatan demokratisasi di Burma, 2) pembebasan tahanan politik sebagai langkah penegakan hak asasi manusia termasuk tekanan untuk membebaskan Aung San Suu Kyi, dan 3) meminta pertanggungjawaban pemerintahan junta militer atas tindakan politik sewenang-wenang mereka selama ini.

Pemerintah Indonesia juga sepantasnya sebagai anggota negara ASEAN dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perdamaian di Burma dengan mendukung tekanan yang dilakukan lembaga internasional (PBB), serta mendorong ASEAN agar bersikap lebih tegas terhadap pemerintahan junta militer di Burma. Rakyat Burma hari ini tentunnya merindukan kebebasan politik dan demokrasi. Burma yang demokratis tentunnya bukan lagi sekedar impian.Inilah saatnya bagi Burma meninggalkan sistem totaliter dan memulai langkah menuju demokratisasi.

Hukum Progresif Sebagai Alternatif

2008-03-03T02:52:00.001-08:00

Hukum Progresif Sebagai Alternatif

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab

Sejumlah praktisi, akademisi, dan pengamat hukum menilai hukum yang berlaku di Indonesia hari ini dirasa sangat dipengaruhi oleh transaksi politik. Kepentingan kelompok politik yang dominan lebih berpengaruh ketimbang kepentingan publik. Banyaknya kegagalan penegakan hukum di Indonesia dibuktikan dengan fenomena sulitnya membawa para koruptor ke pengadilan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh sikap submissive terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin, dan asas. Sebagai akibatnya, hukum justru menjadi safe bagi koruptor. Dampak lainya, banyak kalangan yang merasa merasa belum mendapatkan keadilan dari hukum. Karena itu, mereka mengajukan alternatif hukum progresif atau hukum responsif untuk menjawab rasa keadilan tersebut.

Karl Marx adalah satu diantara pemikir-pemikir yang secara sistematik mengaitkan hukum dengan struktur kekuasaan dan tuntutan pembaharuan (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain). Menggunakan pendekatan kesejarahan dari sudut pandang ekonomi (historis materialisme), Marx menempatkan hukum tidak lebih dari sebuah instrumen untuk melindungi dan menjamin kepentingan kelas yang berkuasa (kapitalis) di satu pihak, dan memeras serta menindas kelas pekerja (proletar) di pihak lain. Kenyataan historis membenarkan analisis Marx bahwa dalam sistim politik, sosial atau ekonomi tertentu memang didapati berbagai aturan hukum yang diciptakan untuk kepentingan kekuasaan dan merugikan kepentingan rakyat banyak.Hukum-hukum dalam sistim kediktatoran dapat menjadi contoh mengenai kebenaran analisis Marx. Demikian pula sejarah nasional Indonesia. Betapa banyak hukum-hukum yang diciptakan demi kepentingan kaum kolonial dan merugikan rakyat Indonesia. Aturan-aturan hukum mengenai penggolongan penduduk beserta produk lanjutannya, begitu pula akibat pengaturan mengenai hukum agraria (tanah), perbedaan perlakuan dalam pemerintahan dan lain-lain merupakan contoh-contoh nyata hukum yang dibuat untuk kepentingan penguasa dan

Sesungguhnya sejak pertengahan abad ke-20 orang sudah mulai menyadari betapa tidak sederhananya penegakan hukum. Tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik. Dalam penegakan hukum jangan lagi orang bicara berdasar prinsip "peraturan dan logika" (rules and logic) semata. Realitas itu menandai ekspektasi konstitusi, yakni terciptanya supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Peradilan yang independen dan tidak memihak (fair tribunal and independence of judiciary) sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum (rule of law) dengan demikian juga masih sangat problematis. Perilaku-perilaku para aktor dunia peradilan yang masih belum bisa bersikap adil, bahkan less authoritativeness ketika menghadapi pihak yang memiliki relasi dengan kekuasaan di satu pihak dan more authoritativeness ketika berhadapan dengan masyarakat kecil di lain pihak, makin mengukuhkan belum terjadinya lompatan paradigmatik. Kenyataan ini menandai bahwa kekuasaan masih menjadi panglima, bukan keadilan dan persamaan di dalam hukum. Sehingga, secara praktis tepatlah yang dikatakan oleh Marc Galanter (1970) bahwa “the haves come out ahead”. Dalam konteks teoritis, kenyataan ini mengukuhkan teorisasi “legal melee” Charles Sampford (1989) bahwa hukum tidaklah sistematis dan mengalami ketidakteraturan (legal disorder). Berbeda dengan pandangan ortodok yang menganggap hukum itu sistematis (law as a system) dan teratur. Artinya, hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan institusi yang terorganisir, tetapi pada waktu yang sama juga tunduk pada kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menciptakan konflik dan ketidakteraturan (disorder).

Dengan menggunakan ungkapan Nonet dan Selznick (1978), maka kita sesungguhnya belum beranjak dari orde hukum yang represif (represif law), atau belum berorde hukum yang otonom (autonomous law), lebih-lebih berorde hukum responsif (responsive law). Ini artinya, proses-proses bekerjanya hukum, baik melalui birokrasi maupun peradilan adalah suatu proses distribusi “keadilan kelas” (class justice) belaka. Dalam perspektif demikian, keadilan yang didistribusikan oleh pengadilan tidak lebih dari keadilan formal (formal justice).

Keinginan agar terjadi pergeseran atau perubahan paradigma dalam penegakan hukum tentu saja tidak cukup dengan retorika bahwa hukum tidak lagi berada dalam posisi subordinat pada politik. Bahkan keberadaan UU 35/1999 jo. UU 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang “menuntaskan” secara yuridis formal posisi independensi kekuasaan kehakiman (independence of judiciary) masih memerlukan bukti lebih banyak. Lebih-lebih jika menerima pandangan pengikut paham institusionalis lama (old institutionalist) yang mengingatkan bahwa “politik memasuki proses-proses hukum dengan cara-cara halus dan kompleks”. (Cornell W. Clayton, 1997) Paham ini yakin bahwa preferensi-preferensi kebijakan (policy preferences) dan kepentingan-kepentingan individual menentukan putusan hakim.

Perubahan paradigma hukum yang diharapkan tentunya akan benar-benar ada jika terjadi secara menyeluruh dalam semua area maupun tingkatan proses pembentukan maupun penegakan hukum. Karena itu, apa yang terjadi di pusat atau daerah saja belum dapat mengklaim terjadinya lompatan paradigmatik. Pengadilan progresif mengikuti maksim, "hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya". Bila rakyat adalah untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata UU.Guru Besar Hukum dari Universitas Diponegoro Prof Dr Satjipto Rahadrjo SH berpandangan bahwasanya untuk menggagas dan menjadikan ilmu hukum Indonesia itu lebih progresif, maka hukum yang berlaku tidak terlalu konvensional dan juga tidak tradisional. Sebab, kata dia, dengan cara-cara seperti itu (hukum yang ada --Red), telah menyebabkan bangsa ini gagal untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi pada bangsa ini. Karenanya, hukum progresif yang diharapkan bisa berlaku di Indonesia ini, benar-benar menjadi pedoman dan tidak hanya sekadar wacana saja.Di samping itu, menurut Satjipto, hukum yang progresif adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan basis habitat dari hukum itu sendiri. Seperti pada abad ke-19, ketika konsep negara modern muncul dan menjadi basis fisik-teritorial yang menentukan hukum. Konsep-konsep, prinsip, dan doktrin pun harus ditinjau kembali dan diperbarui.

Melihat kondisi yang selalu berubah, maka garis depan (frontier) ilmu hukum juga senantiasa berubah. Ilmu hukum menjadi berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan (legal science is always in the making). Upaya untuk menciptakan perubahan (reformasi) hukum, baik dalam proses pembentukan hukum maupun penegakan hukum, dalam rangka menegakkan ide-ide besar konstitusi, mulai dari keadilan sampai supremasi hukum itu sendiri, niscaya bergerak dari dua arah – atas-bawah. Artinya, reformasi harus juga digerakkan, bahkan dimulai dalam proses-proses yang berlangsung dalam tingkatan daerah, di samping pada tingkatan nasional, lebih-lebih dalam konteks otonomi daerah. Kenyataan mempertontonkan bahwa dalam proses-proses pembentukan hukum di tingkatan daerah, sebagai misal dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) tidaklah kalah besarnya potensi terjadinya praktik-praktik kotor yang merugikan atau mengorbankan kepentingan masyarakat. Dengan ungkapan lain, dalam tingkatan daerah pun praktik-praktik kolusi dalam proses-proses pembentukan Perda tidak kalah canggih-nya dibanding dengan yang terjadi di tingkatan Pusat.

Demikian halnya dalam proses-proses penegakan hukum; munculnya mafia-mafia peradilan atau “broker” perkara juga bukan merupakan barang aneh. Semua itu menandai bahwa supremasi hukum berada di bawah bayang-bayang kekuasaan, baik kekuasaan politik ataupun uang, dan ini berarti suatu kebangkrutan hukum. Dan, upaya-upaya untuk menegakkannya ditentukan pula dalam proses-proses hukum di daerah. Karena itu, komitmen moral dan hukum para pemegang kekuasaan di daerah, baik dalam lingkungan eksekutif, DPRD, maupun lembaga-lembaga penegakan hukumnya, sangat menentukan. Sebab, kendati lebih dekat dengan masyarakat, namun justru masyarakat di daerah pada umumnya lebih mudah dikondisikan dalam suasana yang represif, sehingga tidak punya banyak keberanian dan kekuatan untuk melakukan “perlawanan” terhadap orde hukum yang represif.

Untuk itu lahirnya hukum progresif merupakan antitesis dari realitas hukum saat ini, dimana diperlukan keberanian dan komitmen untuk melakukan pembangunan orde hukum yang responsif (termasuk meningkatkan kualitas penegakan hukum) dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor hukum, baik itu dari segi sistem hukumnya sendiri, aparatur penegak hukum, maupun segi pendidikan/kurikulum hukum . Menurut Sacipto Rahardjo, sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (equality) didasarkan kepada individu sebagai unit (individual equality), maka hukum progresif adalah kebalikan dari system hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektiva atau kebersamaan (group-related equality). Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi structural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.